Teks editorial
adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan
redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan
hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat
berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan
politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan bbm, reshuffle
kabinet, kebijakan impor dll. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di
koran atau majalah.
1.
Pengenalan Isu,
Merupakan bagian pendahuluan yang teks editorial. Fungsinya sebagai
pengenalan isu atau permasalahan yang dibahas dalam bagian berikutnya. Pada
bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal dan
kontroversial.
Aktual artinya sesungguhnya
Fenomenal artinya luar biasa; hebat; dapat disaksikan dengan pancaindra
Kontroversial: bersifat menimbulkan perdebatan
2.
Argumentasi, Bagian ini merupakan bagian
pembahasaan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan
sebelumnya.
3.
Penegasan. Penutup dalam teks editorial berupa
simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi
pada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam
isu tersebut.
Silahkan kalian buka buku paket kalian
halaman 87. Teks editorial dengan judul “Kado Tahun Baru 2014 dari peratamina”
SETELAH ITU SILAHKAN KALIAN MEMBUAT ISU TENTANG PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA..
JAWABAN DENGAN FORMAT :
NAMA:
KELAS:
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PNEGENALAN ISU:.................
2. ARGUMENT: ...............
3. PENEGASAN :.............
SILAHKAN JAWAB DIKOMENTAR. TERIMA KASIH
NAMA: Uci Afifah Dirgantara
BalasHapusKELAS: XII Ips 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU: DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan di gedung DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat.Namun undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.Rangkaian unjuk rasa yang menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut.
2. ARGUMENT: Bahwa dalam rapat paripurna DPR RI ini masih belum maksimal dalam menyampaikan ataupun bersosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak polemik dalam pandangan sebagian besar masyarakat.Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Hal ini menimbulkan aksi demonstrasi unjuk rasa untuk penolakan dalam UU cipta kerja yang terjadi diberbagai daerah Indonesia, banyak mengganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja dan menyebabkan lingkungan yang tidak baik termasuk dalam point -point undang-undang tertentu yang dianggap banyak yang dirugikan sedangkan kalangan investor ataupun kalangan atas dapat mendapatkan keuntungan.Dpr dipercaya atau sebagai dewan perwakilan rakyat yang harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya namun banyak yang beranggapan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya.Apalagi ada hal yang menonjol dalam rapat paripurna tentang pembahasan UU cipta kerja yaitu salah satu partai Demokrat yang sedang berbicara namun dimatikan mic nya yang membuat banyak orang beranggapan bahwa itu membungkam suatu pendapat.Lalu kemudian yang seharusnya dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 namun sidang paripurna Dpr RI dipercepat.Dari Berbagai fraksi partai menyetujui tetapi 2 partai fraksi PKS dan Demokrat menolaknya.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih terjadi seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 ini untuk menghasilkan Indonesia terbebas dari covid 19 baru kemudian mengadakan kinerja yang baik terhadap kalangan manapun,diharapkan tidak terjadi polemik dan diterima banyak oleh semua masyarakat Indonesia.
3. PENEGASAN :Jadi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadikan banyak polemik dan masih kurang diterima oleh banyak orang,yang menimbulkan banyak aksi demonstrasi atas penolakan RUU Cipta Kerja disebagian besar wilayah Indonesia.Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 baru kemudian mengadakan kinerja yang baik terhadap kalangan manapun,diharapkan juga tidak terjadi polemik dan diterima banyak oleh semua masyarakat Indonesia.
NAMA : ASA AULIA
BalasHapusKELAS : 12 IPS 3
TEKS EDITORIAL Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja: Dipercepat-Walk Out Demokrat
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMEN
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat. Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha. Dengan demikian, risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.
Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen- 6 persen.
NAMA: Reni Anjarwati
BalasHapusKELAS: XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU: DPR RI melaksanakan Sidang Paripurna yang membahas tentang pengesahan RUU Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan pada tanggal 5 oktober 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
2. ARGUMENT: RUU Cipta Kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan. RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.
Pemerintah dan DPR juga dianggap kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
3. PENEGASAN : Diadakannya pengesahan RUU Cipta kerja bertujuan untuk masa depan pekerja/buruh bagaimana agar memiliki kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi.
Pemerintah juga harus membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi dalam kodisi pandemi Covid 19 seperti ini pendapatan juga semakin menurun,tingkat perekonomiannya semakin rendah.
Nama: Elda Andreani
BalasHapusKelas: XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA.
1.PENGENALAN ISU: DPR RI telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Senin 5/10/2020.
2.ARGUMEN: Bahwasanya DPR RI Sedang melaksanakan sidang paripurna.
Sidang ini dilakukan di gedung DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020.
RUU Cipta kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan.
Dari pihak pemerintah sendiri diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengemukakan bahwa perlunya peningkatan mengenai efektifitas birkrasi terlebih lagi untuk memperbanyak lapangan pekerjaan.
Dengan disahkannya UU Omnibuslaw yang menyebabkan para buruh dan maha siswa menggelar aksi demonstrasi karena merasa sangat dirugikan akan keputusan itu.
3.PENEGASAN: Dengan adanya penolakan RUU seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat UU yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki kesejahteraan bersama agar tidak terjadi aksi demonstrasi.Pemerintah juga harus mempermudahkan agar semua orang mendapatkan bantuan kepada orang yang membutuhkan bukannya sebaliknya yang kadang menimbulkan pertikaian.
NAMA : DEA TIARA KARISMA
BalasHapusKELAS : 12 IPS 2
ABSEN : 8
TEKS EDITORIAL Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja: Dipercepat-Walk Out Demokrat.
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMEN
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat. Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha. Dengan demikian, risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.
Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen- 6 persen.
Nama:Muhammad saeful bahri
BalasHapusKelas:XII ips 2
1.PENGENALAN ISU:Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
2.ARGUMEN:penggelaran sidang paripurna yang menjelaskan tentang keputusan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Keputusan ini masij menjadi pro dan kontra sehingga menyebabkan demonstrasi yang kebanyakan di kalangan buruh dan mahasiswa. Mereka menilai pemerintah telah menyerahkan draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal, dari peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial, sangat merugikan kaum pekerja.
3.PENEGASAN: tujuan di ciptakannya omnibus law yaitu Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya “gelombang investasi” guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Dengan demikian Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang detail agar masyarakat tidak salah menangkap informasi.
Nama: Naendri endarning tyas
BalasHapusKelas 12 ips 3
TEKS EDITORIAL Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja: Dipercepat-Walk Out Demokrat.
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMENT: RUU Cipta Kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan. RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.
Pemerintah dan DPR juga dianggap kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
3. PENEGASAN: tujuan di ciptakannya omnibus law yaitu Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya “gelombang investasi” guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Dengan demikian Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang detail agar masyarakat tidak salah menangkap informasi.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNAMA : AGISTA
BalasHapusKELAS : XII IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR bersama jajaran pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang menyebabkan banyak polemik publik.
2. ARGUMENT
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan pancasila. Pedebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta Kerja pun terjadi, hingga fraksi partai demokrat walk out dari ruang sidang. RUU Cipta Kerja dianggap Lebih mementingkan kelas atas atau para investor, sehingga kelas bawah, atau buruh merasa dirugikan. Omnibus law RUU Cipta Kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaanya. Karena ini, para mahasiswa, buruh, dan berbagai golongan masyarakat lain, mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta Kerja dengan mosi tidak percaya.
3. PENEGASAN
Dengan adanya polemik RUU Cipta Kerja, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat, dan menyesuaikan dengan amalan pancasila. Dan Lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat. pemerintah diharapkan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, karena ini negara demokrasi. Sehingga semua kalangan baik masyarakat, buruh, pengusaha, merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja. Ekonomi terjaga dan sumber daya Manusia maupun sumber daya alam semakin melimpah.
Nama:Selvin triana
BalasHapusKelas :XII ips 2
Absen:27
1.Pengenalan isu:DPRI telah mengesahkan rancangan undang -undang RUU Cipta kerja menjadi uu.Dalam rapat paripurna,sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka soal Ruu cipta kerja.hasilnya ,Ruu cipta kerja tetap di sahkan menjadi uu ,karena mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah sepakat.
2.Argument
Dalam melakukan rapat paripurna telah di majukan pada tanggal 8 oktober,namun di majukan lagi menjadi 5 oktober.mengapa di majukan karena pengesahan uu cipta kerja ada 18 anggota yang terkonfirmasi positif corona .maka dalam melakukan sidang itu otomatis berkurang dan waktunya pun terbatas.
3.penegasan ulang
Dengan adanya pengesan Ruu cipta kerja banyak yang kurang menerima .
karena seharusnya dalam menetapkan UU harus didiskusikan bersama anggota DPR lain serta memberikan giliran para anggota untuk menyampaikan pendapat dengan baik
Nama : Fitriyah
BalasHapusKelas : 12 ips 2
Teks editorial Pengesahan RUU cipta kerja:
Main belakang cipta kerja
PENGENALAN ISU :
Semakin terang saja bahwa pemerintah dan DPR sengaja menutup ruang bagi aspirasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Eksekutif dan legislatif terus memaksakan pembahasan rancangan omnibus law itu ketika perhatian dan energi masyarakat tersita untuk menyelamatkan diri dari pandemi.
ARGUMEN
Alih-alih menjaring masukan seluas-luasnya, DPR dan pemerintah malah mencuri kesempatan dalam kesempitan. DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan substansi RUU Cipta Kerja dalam rapat pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Rapat itu berlangsung pada malam hari tanpa perdebatan yang berarti. Padahal masih banyak pasal yang mendapat penolakan. DPR dan pemerintah sepertinya ingin mendahului gerak buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang sedang menyiapkan demonstrasi besar-besaran.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memang sempat mempersoalkan substansi beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja dan proses pembahasannya. Namun kedua fraksi “oposisi” itu pun tak bekerja cukup keras untuk membendung laju RUU tersebut. Bila tak ada halangan, DPR akan mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober nanti.
PENEGASAN
Pembahasan RUU Cipta Kerja sejatinya cacat sejak awal. Pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ketika merumuskan RUU Cipta Kerja secara sembunyi-sembunyi. Pasal 96 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu menjamin hak masyarakat untuk memberi masukan dalam perumusan undang-undang.Tetapi faktanya tidak demikian.
Nama:intan Safitri
BalasHapusKelas :12 MIPA 2
1) pengenalan isu:
Sekarang ini keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja,karna dampak dari pengesahan RUU cipta kerja 5 oktober lalu, keadaan ini disebabkan adanya beberapa pihak yang merasa RUU tersebut masih belum maksimal,sehingga memancing Kahayalak publik yang merasa bahwa hal ini masih belum benar mengadakan demo,yang didalamnya banyak pihak terlibat,seperti buruh dan mahasiswa.
2) Argumen:
Masyarakat banyak yang merasa bahwa RUU ini hanya memproritaskan para investor daripada para pekerja atau buruhnya , walaupun RUU ini baik namun masih dirasa belum sempurna dan masih harus banyak resvisi sebelum disahkan,namun malah anggota DPR mengesankan yang terkesan terburu-buru,selain itu yang memicu api dihati para rakyat yaitu saat seorang anggota DPR sedang berusaha untuk berargumen malahan oleh salah satu anggota lainya yang diduga adalah sang ketua DPR dengan tega memute mic seorang anggota yang ingin berargumen , sehingga banyak orang yang berdemo atas nasib buruh serta menyayangkan sikap mereka yang terkesan tidak mau mendengarkan suara rakyat.
3) Penegasan:
RUU ini sangat terkesan terburu-buru dan tersembunyi,yang seharusnya hal seperti ini terbuka dan didalam keadaan pandemi ini mengapa pemerintah tidak fokus terlebih dahulu pada kasus virus covid-19 yang berada di Indonesia terlalu lama,yang dimana dinegara lain sudah mulai mereda malah di Indonesia ini tidak ada hentinya.
Nama:intan Safitri
BalasHapusKelas :12 MIPA 2
1) pengenalan isu:
Sekarang ini keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja,karna dampak dari pengesahan RUU cipta kerja 5 oktober lalu, keadaan ini disebabkan adanya beberapa pihak yang merasa RUU tersebut masih belum maksimal,sehingga memancing Kahayalak publik yang merasa bahwa hal ini masih belum benar mengadakan demo,yang didalamnya banyak pihak terlibat,seperti buruh dan mahasiswa.
2) Argumen:
Masyarakat banyak yang merasa bahwa RUU ini hanya memproritaskan para investor daripada para pekerja atau buruhnya , walaupun RUU ini baik namun masih dirasa belum sempurna dan masih harus banyak resvisi sebelum disahkan,namun malah anggota DPR mengesankan yang terkesan terburu-buru,selain itu yang memicu api dihati para rakyat yaitu saat seorang anggota DPR sedang berusaha untuk berargumen malahan oleh salah satu anggota lainya yang diduga adalah sang ketua DPR dengan tega memute mic seorang anggota yang ingin berargumen , sehingga banyak orang yang berdemo atas nasib buruh serta menyayangkan sikap mereka yang terkesan tidak mau mendengarkan suara rakyat.
3) Penegasan:
RUU ini sangat terkesan terburu-buru dan tersembunyi,yang seharusnya hal seperti ini terbuka dan didalam keadaan pandemi ini mengapa pemerintah tidak fokus terlebih dahulu pada kasus virus covid-19 yang berada di Indonesia terlalu lama,yang dimana dinegara lain sudah mulai mereda malah di Indonesia ini tidak ada hentinya.
NAMA : LATIFAH
BalasHapusKELAS : XII MIPA 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR RI mengadakan Sidang Paripurba. Pengesahan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang berakibat pasal kontroversial.
2. ARGUMEN
Menurut pendapat saya, Sidang Paripurna DPR Tahun 2020/20201 yang digelar ditengah pandemi ini memiliki suasana yang cukup berbeda. Dilihat dari, tempat duduk yang berjarak hingga rapat yang dilaksanakan secara fisik maupun virtual. Sehingga berakibat tidak hadirnya beberapa perwakilan. Adanya penerapan untuk memutus rantai penyebaran COVID -19 yang berjalan lancar. Namun disamping itu putusan sidang memunculkan berbagai pro dan kontra di kalangan pejabat ,rakyat bahkan DPR. Hal ini di picu karena putusan DPR dianggap tidak relevan dengan keputusan rakyat. Padahal, mereka merupakan wakil dari rakyat. Menanggapi hal tersebut berakhir dengan adanya aksi demo yang melibatkan antara lain mahasiswa. Diharapkan DPR mampu menerima argumen rakyatnya sebagai perwakilan yang baik sesuai dengan wewenang nya.
Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah.
Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini ,melemahkan posisi pekerja.
3. PENEGASAN
Jadi ,dapat sya simpulkan bahwasanya RUU Cipta kerja ini cenderung lebih merugikan. Banulyak sekali pro dan kontra yang mendasari dari berbagai pihak atas keputusan yang dianghap kurang relevan. Saya sarankan apabila, berpegang pada tujuan yang baik, adanya UU Cipta sah sah saja dilaksanakan tetapi isi prinsip-prinsip saja. Menciptakan lapangan kerja dengan mempermudah perizinan, perizinan di bidangnya baik bagaimana maupun pihak perizinanya.
Sebaliknya, jika pembahasan nanti menyangkut perubahan undang-undang, sebaiknya perubahan itu dituangkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Sehingga, RUU Cipta Kerja berisi aturan-aturan yang konkret.
Jadi ini ada UU Cipta Kerja, isinya konkret tentang prinsip-prinsip untuk tujuan dan menyatukan arah penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha, tapi nanti implikasi dan elaborasi di dalam bentuk sesuai undang-undangnya tuangkan dalam bentuk undang-undang yang bersnagkutan tanpa harus bertindak sewenang wenang.
Sehingga yang saya harapkan adalah dalam melaksanakan atau mengambil keputusan harus berdasar denagn landasan dan aspirasi rakyat pun sangat diperlukan.
NAMA: LIDYA QORI NURFADLILAH
BalasHapusKELAS: XII MIPA 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU:
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini jadi kontroversi dan mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk menolak RUU tersebut masih berlangsung.
2. ARGUMENTASI:
Rapat paripurna yang dimajukan, yang semula tanggal 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. DPR beralasan, sidang dipercepat karena ada 18 anggota DPR yang terkonfir terkena Covid-19. Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan omnibus law ini dengan beragam alasan dan argumentasi. Tak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha. Masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. DPR yang seharusnya dapat menampung aspirasi dari rakyat, kini rakyat beranggapan bahwa DPR berjalan semaunya saja. Adanya pemajuan dalam pengesahan RUU omnibus law, dari berbagai fraksi partai yang menyetujui terdapat 2 fraksi partai yang tidak setuju yaitu Demokrat dan PKS.
3. PENEGASAN
Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU. Dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
NAMA : DWI NOFIANA
BalasHapusKELAS : XII IPS 2
NO. ABSEN : 12
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA.
1).PENGENALAN ISU :
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan di gedung DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.
Namun,Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.
Rangkaian unjuk rasa yang menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Untuk menjadi anggota DPR yang berasal dari anggota partai politik tertentu dapat mencalonkan diri saat Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar setiap lima tahun sekali dan dipilih oleh rakyat. Mereka juga disebut sebagai "Wakil Rakyat" lantaran harus mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dewan Perwakilan Rakyat menjadi trending lantaran pengesahaan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. DPR menjadi salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk mengesahkan UU yang memicu pro dan kontra di masyarakat tersebut. Demo menolak pengesahan UU tersebut pun bermunculan di sejumlah kota. Salah satunya, Serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan diantaranya Serikat Pekerja (SP) PLN Persero, Persatuan Pegawai (PP) Indonesia Power, SP Pembangkit Jawa-Bali (PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI), dan Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (Serbuk Indonesia) menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah dan DPR RI. Sikap Pemerintah dan DPR RI dinilai seakan “kejar setoran” atau terburu-buru dalam mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.
2).ARGUMENT : Bahwa dalam rapat paripurna DPR RI ini masih belum maksimal dalam menyampaikan ataupun bersosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak polemik dalam pandangan sebagian besar masyarakat.Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Hal ini menimbulkan aksi demonstrasi unjuk rasa untuk penolakan dalam UU cipta kerja yang terjadi diberbagai daerah Indonesia, banyak mengganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja dan menyebabkan lingkungan yang tidak baik.
3).PENEGASAN :Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadikan banyak polemik dan masih kurang diterima oleh banyak orang,yang menimbulkan banyak aksi demonstrasi atas penolakan RUU Cipta Kerja disebagian besar wilayah Indonesia.
Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 .
Nama : LELY SETYANINGSIH
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
No Absen : 13
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. Pengenalan isu
Pada sidang Paripurna para anggota DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang memicu pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia.
2. Argumentasi
Rapat kerja badan legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja pemerintah di setujui menjadi undang-undang pada rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut sebanyak 7 kali fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , partai Golkar, partai Gerindra, partai Nasdem, partai kebangkitan bangsa, partai amanat Nasional, partai persatuan pembangunan. Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu partai Keadilan Sejahtera dan partai Demokrat. Pembahasan RUU Cipta kerja memicu kontroversi. Meski dirundingkan penolakan dan demo besar besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
3. Penegasan
Dapat saya simpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ini.
Nama : Pramudya Mahardika Kurniawan
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
No. Absen : 23
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. Pengenalan isu
Pada sidang Paripurna para anggota DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang memicu pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia.
2. Argumentasi
Rapat kerja badan legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja pemerintah di setujui menjadi undang-undang pada rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut sebanyak 7 kali fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , partai Golkar, partai Gerindra, partai Nasdem, partai kebangkitan bangsa, partai amanat Nasional, partai persatuan pembangunan. Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu partai Keadilan Sejahtera dan partai Demokrat. Pembahasan RUU Cipta kerja memicu kontroversi. Meski dirundingkan penolakan dan demo besar besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
3. Penegasan
Dapat saya simpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ini.
NAMA: ISNAENI
BalasHapusKELAS: XII IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan UU Omnibus Law. Sidang ini dilaksanakan di gedung DPR RI UU,Omnibuslaw disahkan pada 5 Oktober 2020 yang pada awalnya akan disahkan pada 8 oktober 2020 dipercepet karena adanya covid 19.
2.ARGUMEN
Dalam rapat paripurna DPR RI ini masih belum maksimal dalam menyampaikan ataupun bersosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak polemik dalam pandangan sebagian besar masyarakat.UU Cipta kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan.Dan juga dari hasil sidang tersebut bayak masyarakat yang tidak setuju dengan UU Omnibuslaw.Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Setelah UU omnibuslaw disahkan bayak masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demo karena tidak meyetujui nya.
3. PENEGASAN
Dalam pengesahanRancangan Undang-Undang banyak menuai polemik dimasyarat di berbagai daerah yang mengakibatkan terjadinya demostrasi karena masayarat tidak meyetujui adanya UU Omnobuslaw karena masyarakan merasa tidak diutungkan oleh UU Omnibuslaw ini. Sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan kesejahteran masyarakat .
Nama : Salsa Ratna Saputri
BalasHapusKelas : 12 MIPA 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang disidangkan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini terjadi kontroversi oleh masyarakat.
2. ARGUMEN
Masyarakat sekarang banyak yang merasa RUU ini hanya memprioritaskan investor dari pada pekerja. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa - mahasiswi , kalangan pekerja dan buruh yang tidak merespon dengan adanya RUU tersebut. Hal ini menimbulkan aksi demontrasi unjuk rasa untuk menolak hak cipta kerja kepada DPR DPR di daerahnya masing-masing. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa RUU tersebut dapat merugikan para pekerja dan dapat menimbulkan yang tidak baik di lingkungannya .
3. PENEGASAN
Kesimpulannya yaitu , pemerintah seharusnya terbuka dalam pembuatan RUU tersebut , pemerintah juga harus bisa menampung dan menerima pendapat dari rakyat mengenai perubahan tersebut.
NAMA : MIRNAWATI
BalasHapusKELAS : XII MIPA 2
1. Pengenalan Isu
Pengesahan RUU tanggal 5 Oktober oleh DPR membuat masyarakat kecewa.RUU dianggap merugikan para pekerja termasuk buruh.Banyak kontroversi yang disebabkan oleh pengesahan RUU,tidak sedikit masyarakat, mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menolak RUU.
2.Argumentasi
Menurut saya, sidang paripurna DPR tahun 2020-2021 memiliki perbedaan. Sidang dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19.Dalam sidang ada yang hadir secara fisik dan ada yang hadir secara virtual. Sidang tahun ini memanglah berbeda dengan sidang tahun sebelumnya dimana tidak semua anggota DPR RI hadir dalam sidang paripurna. Dalam sidang paripurna tersebut yang menjadi bahasan adalah tentang pengambilan keputusan RUU.Seharusnya DPR tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, padahal tidak semua anggota DPR hadir dalam sidang Paripurna.Seharusnya DPR sebagai wakil rakyat harus mengambil keputusan yang bijak. RUU merugikan para pekerja, keputusan DPR dianggap tidak menjalankan wewenangnya sebagai wakil rakyat serta mengambil keputusan semaunya saja tanpa mempertimbangkan apa yang akan dialami masyarakat. Keputusan RUU ini membuat masyarakat melakukan demo untuk menolak RUU, tentu saja ditengah pandemi Covid-19 saat ini membuat khawatir tentang bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19. Unjuk rasa juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. DPR dan pemerintah harus bisa memutuskan dengan bijak tentang RUU yang merugikan masyarakat.
3.Penegasan
Dapat saya simpulkan bahwa RUU ini memicu timbulnya kontroversi di masyarakat saat pandemi Covid-19. Masyarakat melakukan unjuk rasa besar-besaran namun tetap saja pemerintah dan DPR tetap mengesahkan dan menjalankan RUU. Keputusan pemerintah tentu saja membuat rakyat kecewa karena pengesahan dilakukan tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi kepada para pekerja.
NAMA : RAHMA SHIFA ISNAINI
BalasHapusKELAS : 12 MIPA 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU :
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berakhir dengan ketuk palu tanda disahkannya RUU tersebut, dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin, 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Pengesahan ini juga menyebabkan unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia hingga beberapa hari kedepan masih akan terus berlangsung.
2. ARGUMENT :
Omnibus Law sendiri sudah mulai diperkenalkan oleh Jokowi ketika dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sementara itu, UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Omnibus Law menyebabkan dampak bagi parah buruh. Berikut pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja :
1. Kontrak tanpa batas (Pasal 59) UU Cipta Kerja ini menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keluasan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontak tanpa batas.
2. Hari libur dipangkas (Pasal 79) Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas. Dalam seminggu pekerja hanya diberikan waktu istirahat satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu hanya memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Dan masih banyak lagi.
3. PENEGASAN
Pengesahan RUU Cipta Kerja terdapat pro-kontra. Tentu ada yang menolak seperti buruh atau pekerja yang merasa hak nya dihilangkan begitu saja. Atau justru ada yang sangat menerima seperti para perusahaan atau pengusaha. Karena pengesahan RUU ini menyebabkan kontroversial bagi masyarakat Indoenesia sehingga terjadinya demo yang dilakukan para mahasiswa dan rusuh di berbagai daerah hingga menyebabkan kerusakan fasilitas dan merugikan berbagai pihak. Saya setuju bahwa DPR tidak mempertimbangkan hak para buruh, apalagi ditambah diperbolehkannya tka membuat para pekerja semakin kehilangan lapangan kerja. Hasil dari pengesahan ini membuat masyakarat Indonesia kecewa hingga membuat petisi supaya segera dihapusnya Omnibus Law.
NAMA: SERLY DINKA ANDRIANI
BalasHapusKELAS: XII MIPA 2
ABSENSI: 29
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU:
Pada tanggal 5 Oktober 2020, dilaksanakannya sidang paripurna oleh DPR RI yang membahas tentang disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana tugas DPR dalam fungsi legislatif yaitu mengesahkan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, RUU yang akan ditetapkan oleh DPR itu menuai konflik karena banyak masyarakat terutama kaum buruh dan tani yang menolak keras disahkannya RUU Cipta Kerja. Alhasil, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang menyisakkan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat pun turut mewarnai jalannya sidang paripurna saat itu.
2. ARGUMENTASI:
Jika ditelisik lebih mendalam, penolakan tersebut sejatinya dapat dipahami. Alasannya, sejumlah pasal yang dihapus memang berpotensi menciptakan informalisasi pasar tenaga kerja dalam skala yang lebih luas. Hal itu ditunjukkan dengan dihapusnya Pasal 59 dan Pasal 66 ayat (1) dalam RUU Cipta Kerja. Dengan dihapusnya kedua pasal tersebut, maka sistem perjanjian kerja untuk waktu tertentu nantinya bisa diterapkan pada semua jenis pekerjaan tanpa mengenal batas waktu. Sementara itu, dari sisi pemerintah, RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih sehingga iklim investasi menjadi lebih baik.
Namun sayangnya, argumen yang dibangun pemerintah bersama pengusaha mengandung sejumlah kontradiksi.
Pertama, RUU Cipta Kerja tampaknya melupakan besarnya peran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, informalisasi lapangan kerja dalam skala yang lebih luas jelas akan menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga.
Kedua, tuntutan kenaikan upah yang layak adalah wajar karena Indonesia sudah memasuki fase industri manufaktur terbatas (limited manufacturing).
Ketiga, argumen upah murah rasanya sudah kurang pas dengan kebutuhan saat ini.
Keempat, RUU Cipta Kerja melihat kenaikan upah secara layak sebagai penghambat pertumbuhan lapangan kerja.
Namun tetap saja meskipun begitu, masyarakat kecil merasa keberatan dengan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan. Mereka menganggap pejabat tinggi hanya mementingkan kepentingannya. Tentunya hal itu akan menyengsarakan masyarakat kecil, apalagi pemerintah seolah bungkam tidak peduli ketika ada yang ingin protes mengenai kebijakan tersebut. Alhasil, terjadi demo mahasiswa kepada para pejabat yang berujung rusuh karena masalah omnibus law. Apalagi dengan sikap anggota DPR yang nampaknya tergesa-gesa sekali untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja.
Dalam hal ini, fungsi DPR yang seharusnya mengayomi masyarakat malah terabaikan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh para pejabat. Seolah-olah, lembaga DPR ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan mengabaikan kewajibannya sebagai anggota DPR.
3. PENEGASAN:
Dapat disimpulkan bahwa, anggota DPR juga harusnya mau menerima masukan dari anggota lain sebagai wakil rakyat. Jangan bersikap seolah tidak peduli dengan mengabaikan masukan dari yang lain. Apalagi mempercepat pengesahan RUU Cipta Kerja padahal jelas-jelas, masyarakat menolaknya. Jangan melupakan juga tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, tapi justru tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemerintah dan juga masyarakat jika ingin terciptanya sebuah kedamaian. Bukannya justru terjadi aksi saling demo karena pemerintahnya yang bersikap tidak peduli, dan memaksa para mahasiswa untuk melakukan aksi meminta keadilan.
1. PENGENALAN ISU
BalasHapusDPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang disidangkan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini terjadi kontroversi oleh masyarakat.
2. ARGUMEN
Masyarakat sekarang banyak yang merasa RUU ini hanya memprioritaskan investor dari pada pekerja. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa - mahasiswi , kalangan pekerja dan buruh yang tidak merespon dengan adanya RUU tersebut. Hal ini menimbulkan aksi demontrasi unjuk rasa untuk menolak hak cipta kerja kepada DPR DPR di daerahnya masing-masing. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa RUU tersebut dapat merugikan para pekerja dan dapat menimbulkan yang tidak baik di lingkungannya .
3. PENEGASAN
Kesimpulannya yaitu , pemerintah seharusnya terbuka dalam pembuatan RUU tersebut , pemerintah juga harus bisa menampung dan menerima pendapat dari rakyat mengenai perubahan tersebut.
Nama : Yusuf Alfathony
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
NO. Absen : 33
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. Pengenalan isu
Pada sidang Paripurna para anggota DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang memicu pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia.
2. Argumentasi
Rapat kerja badan legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja pemerintah di setujui menjadi undang-undang pada rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut sebanyak 7 kali fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , partai Golkar, partai Gerindra, partai Nasdem, partai kebangkitan bangsa, partai amanat Nasional, partai persatuan pembangunan. Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu partai Keadilan Sejahtera dan partai Demokrat. Pembahasan RUU Cipta kerja memicu kontroversi. Meski dirundingkan penolakan dan demo besar besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
3. Penegasan
Dapat saya simpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ini.
NAMA : Leli Antika
BalasHapusKELAS : XII IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1.PENGENALAN ISU
Dewan perwakilan rakyat ( DPR ) RI telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna, Senin (5 Oktober 2020.
2.ARGUMEN
DPR RI menggelar rapat paripurna. Salah satu agenda rapat adalah pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna.
Usai RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, pro dan kontra pun bermunculan. Beragam tanggapan dilontarkan mulai dari para menteri hingga asosiasi buruh.Yang menyebabkan para buruh dan maha siswa menggelar aksi demonstrasi karena merasa sangat dirugikan akan keputusan itu.RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal ini disusun dengan metode omnibus law.Oleh karena itu, pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut akan berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU yang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah.
3.PENEGASAN
Pengesahan RUU cipta kerja harus sangat-sangat diperhatikan,agar pro dan kontra tidak bermunculan dan tidak akan menyebabkan para buruh dan maha siswa melakukan demonstrasi karena pada dasarnya masyarakat merasa sangat dirugikan akan keputusan itu.Dan pemerintah seharusnya lebih fokus pada kondisi negara,ditengah pandemi covid 19 dan agar tidak menambah klaster terbaru penyebaran covid 19.
NAMA : Lika Oktianingsih
BalasHapusKELAS : Xll MIPA 2
ABSEN :15
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Pada tanggal 5 Oktober 2020, dilaksanakannya sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Seperti yang kita tahu bahwa DPR mempunyai tugas dalam fungsi legislatif yaitu mengesahkan undang-undang. Namun nyatanya RUU yang ditetapkan oleh DPR memiliki banyak konflik terutama pada buruh dan tani.
2. ARGUMEN
Masyarakat banyak yang menolak adanya RUU, karena RUU ini hanya memprioritaskan pada investor dari oada para pekerja dan buruhya. Dapat disimpulkan bahwa raoat paripurna DPR RI masih belum sempurna dan masih banyak yang harus diperbaiki. Dengan adanya RUU Cipta Kerja dirasa kurang mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat termasuk juga para mahasiswa. Karena masyarakat menganggap RUU Cipta Kerja sangat merugikan para pekerja.
3. PENEGASAN
Kesimpulannya, Rancangan Undang-Undang banyak menuai konflik di kalangan masyarakat. Seharusnya DPR harus lebih mengerti dan harus menerima masukan dari masyarakat. Agar aksi protes atau demo tidak terjadi apalagi sedang dimasa pandemi saat ini.
NAMA : RISMIKA HANI NAWANGSARI
BalasHapusKELAS : 12 MIPA 2 / 27
1. PENGENALAN ISU :Akhir akhir ini, Masyarakat Indonesia sedang digemparkan mengenai Pengesahan Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja oleh DPR RI menjadi undang-Undang (UU) melalui hasil rapat paripurna pada Senin,5 Oktober 2020.Dari sembilan fraksi di DPR, hanya ada dua fraksi yang menolak seluruh hasil pembahasan Omnibus law RUU cipta Kerja, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Dan pada akhirnya, UU Cipta Kerja tersebut tetap disahkan meskipun timbul berbagai bentuk kekecewaan dari berbagai pihak. Baik itu menjadi perbincangan panas di media sosial maupun dilakukannya berbagai aksi penolakan dan demo besar besaran dari sebagian besar buruh dan juga mahasiswa.
2. ARGUMENT : Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja dinilai justru meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat terutama para kaum buruh/pekerja. Banyaknya point-point dalam RUU tersebut yang sangat tidak logis telah menjadi sorotan publik.Kebijakan tersebut sudah menjadi bukti kuat bahwa prioritas pemerintah dan DPR yang hanya ditujukan untuk kaum kelas atas atau orang yang memiliki uang serta kuasa tinggi.
Banyak point-point yang ditujukan dengan misi untuk berinvestasi keuangan perusahaan namun malah menyengsarakan pihak buruh dan pekerja. Salah satunya dihapuskannya UMSK serta penghapusan sistem karyawan tetap.
3 PENEGASAN ULANG : Kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah di tengah-tengah pandemi ini menjadi sebuah hal yang mengecewakan dimata rakyat. Seharusnya pemerintah lebih peka dan mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil,serta mencukupi hak yang seharusnya mereka peroleh, bukan malah mempersulit keadaan dengan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Diharapkannya dengan adanya unjuk rasa serta aksi penolakan semoga pemerintah dapat membuka mata dan memberi keputusan yang adil dan terbaik bagi semua pihak.
NAMA: KHUMAIRA SOLIHATI
BalasHapusKELAS: XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU:
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. RUU Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini jadi kontroversi dan mengundang kritikan berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh. Aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan masyarakat untuk menolak RUU tersebut masih berlangsung.
2. ARGUMENTASI:
Rapat paripurna yang dimajukan, yang semula tanggal 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Dengan beralasan, sidang dipercepat karena ada anggota DPR yang terkena Covid-19. Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan omnibus law ini dengan beragam alasan. Tak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi. Masyarakat sipil, organisasi buruh, pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. DPR yang seharusnya dapat menampung aspirasi dari rakyat, kini rakyat beranggapan bahwa DPR berjalan semaunya sendiri .Adanya pemajuan dalam pengesahan RUU omnibus law, dari berbagai partai yang menyetujui terdapat 2 partai yang tidak setuju yaitu Demokrat dan PKS.
3. PENEGASAN
Pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut, lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
Nama : Naufal Afifah
BalasHapusKelas : XII MIPA 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang disidangkan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Meski penolakan terjadi dimana-mana, DPR tetap mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pengesahan ini membuat buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat lainnya turun ke jalan.
2. ARGUMEN
Masyarakat sekarang banyak yang merasa RUU ini hanya memprioritaskan investor dari pada pekerja. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa - mahasiswi , kalangan pekerja dan buruh yang tidak merespon dengan adanya RUU tersebut. Hal ini menimbulkan aksi demontrasi unjuk rasa untuk menolak hak cipta kerja kepada DPR DPR di daerahnya masing-masing. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa RUU tersebut dapat merugikan para pekerja dan dapat menimbulkan yang tidak baik di lingkungannya .
3. PENEGASAN
Kesimpulannya yaitu , pemerintah seharusnya terbuka dalam pembuatan RUU tersebut , pemerintah juga harus bisa menampung dan menerima pendapat dari rakyat mengenai perubahan tersebut.
Nama : Annida Amalia
BalasHapusKelas : 12 MIPA 1
Absen : 4
1. PENGENALAN ISU : Pada tanggal 5 Oktober 2020 dilaksanakannya sidang paripurna oleh DPR RI yang membahas tentang disahkannya rancangan Undang- Undang Cipta kerja. Sebagaimana tugas DPR dalam fungsi legislatif yaitu mengesahkan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, RUU yang ditetapkan oleh DPR itu menuai konflik karena banyak masyarakat terutama kaum buruh dan petani menolak keras disahkannya RUU Cipta kerja. Sehingga pengesahan RUU Cipta kerja menjadi UU yang menyisakkan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat turut mewarnai jalannya sidang paripurna saat itu.
2. ARGUMENTASI : Pengesahan RUU Cipta kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan Pancasila. Perdebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta kerja pun terjadi hingga Fraksi Partai Demokrat walk out dari ruang sidang. RUU Cipta kerja dianggap lebih mementingkan kelas atas atau investor sehingga kelas bawah atau buruh merasa dirugikan. Omnibus Law RUU Cipta kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya. Karena ini, para mahasiswa buruh dan berbagai golongan masyarakat lain mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta kerja dengan mosi tidak percaya.
3. PENEGASAN : Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU, dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
NAMA: Serli Lisa Pamukti
BalasHapusKELAS: XII MIPA 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PNEGENALAN ISU: Rapat paripurna dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI untuk membahas RUU cipta kerja. Dalam rapat ini muncul berbagai peristiwa yang menjadi pembahasan, seperti mematikan mic salah satu anggota DPR hingga berujung walk out fraksi Demokrat. Poin-poin dalam RUU cipta kerja ini pun menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia.
2. ARGUMENTASI : Rapat paripurna yang dilakukan oleh DPR RI menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat Indonesia. Dimana RUU tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut juga terjadi perdebatan antara ketua rapat dengan salah satu anggota DPR hingga kejadian walk out yang dilakukan oleh fraksi Demokrat. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswa di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan, karena mereka menilai bahwa RUU ini, bukannya mensejahterakan masyarakat malah menambah penderitaan masyarakat kecil. Jika dilihat poin-poin RUU yang beredar saat ini, memang sangat merugikan masyarakat kecil. Namun, ada juga beberapa pihak yang mengatakan bahwa poin-poin tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada. Banyak berita simpang siur yang beredar diluar sana, menambah ketegangan masyarakat terhadap masalah ini.
3.PENEGASAN ULANG : Di tengah kesulitan masyarakat di tengah pandemi ini, pemerintah malah mengeluarkan RUU Cipta kerja yang dinilai memberatkan masyarakat. Kesulitan yang mereka alami karena pandemi belum usai, ditambah masalah ini, membuat masyarakat kecewa terhadap wakil-wakil mereka di pemerintahan. Pemerintahan harusnya lebih memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia dan kebutuhan masyarakat mana yang harusnya diprioritaskan di tengah pandemi ini.
Nama : Siti Andraeni
BalasHapusKelas : XII MIPA 1
Pengesahan RUU Cipta Kerja
a. Pengenalan isu :
Pelaksaan sidang Paripurna beberapa hari yang lalu menimbulkan perdebatan yang cukup kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut muncul dikarenakan adanya isi undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini dan digadang-gadang menguntungkan para inverstor. Selain itu, dalam sidang paripurna tersebut terdapat adu mulut antara ketua DPR dan anggota DPR dari fraksi demokrat. Hal ini dikarenakan adanya mosi tidak setuju dari anggota DPR mengenai isi dari rancangan undang-undang yang akan disahkan. Penonaktifan mikrofon oleh wakil ketua DPR pun terjadi beberapa kali, dan palu diketok menandakan pengesahan RUU Cipta Kerja yang banyak tidak disetujui dan mengakibatkan anggota DPR walk out dari tempat sidang. Setelah pengesahan RUU tersebut, banyak terjadi demonstrasi yang ada di berbagai wilayah di Indonesia mengenai penolakan Omnibus Law.
2. Argument
Pengesahan RUU Cipta Kerja yang menimbulkan komtroversi di masa sekarang tentu membuat banyak orang merasa terugikan dengan pengesahan RUU tersebut dan dianggap akan menguntungkan pihak investor. Penonaktifan mikrofon yang terjadi menurut saya kurang sopan. Mengapa? Karena disitu anggota DPR dari fraksi Demokrat ingin mengutarakan pendapatnya mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja tetapi malah wakil ketua DPR menonaktifkan mikrofon yang digunakan anggota DPR dari fraksi Demokrat tersebut. Demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah tentu menimbulkan hal positif dan negatif. Karena demonstrasi tersebut, terdapat kerusakan fasilitas publik. Tentu hal ini sangat merugikan.
3. Penegasan
Pengesahan RUU Cipta Kerja memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Terdapat pro kontra mengenai isi UU Cipta Kerja. Penonaktifan mikrofon anggota DPR fraksi Demokrat memang terlihat tidak sopan dan menciptakan kontroversi di masyarakat. Demonstrasi banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah di daerahnya masing masing, tanpa memperdulikan pandemi yang sedang terjadi. Banyak yang menganggap pengesahan RUU Cipta Kerja ini merugikan masyarakat dan banyak memberikan keuntungan kepada para investor.
Nama : Al Vara Khoerul Virly
BalasHapusKelas : 12 MIPA 1/01
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGALIHAN ISU :
RUU Cipta Kerja saat ini menjadi perbincangan di Indonesia. Setelah DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja yang dilaksanakannya sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020. Proses pembahasan Omnibus Law juga mendapat respon pro-kontra dari berbagai pihak. Dalam rapat tersebut terdapat 9 fraksi partai, 2 diantaranya yaitu fraksi partai PKS dan Demokrat menolak secara keseluruhan hasil Omnibus Law.
2. ARGUMENTASI :
Omnibus Law berkaitan dengan bidang ekonomi, namun Omnibus Law juga menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya sistem ketenagakerjaan yang tidak adil. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus law. UU Cipta Kerja yang baru disahkan terdapat 15 bab dan 174 pasal. Semuanya mengatur berbagai hal dari ketenagakerjaan sampai lingkungan hidup. Omnibus Law juga menjadi dampak buruk bagi masyarakat terutama buruh atau pekerja lainnya. Hal ini karena Omnibus Law lebih condong ke pihak investor dan untuk meningkatkan investasi.
3. PENEGASAN ULANG :
Menurut saya pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. Seharusnya Pemerintah lebih fokus terhadap apa yang sedang terjadi di negara ini. Pemerintah juga harus lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
NAMA : NALA NUR ISNAENI
BalasHapusKELAS : XII MIPA 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU :
Senin, 5 oktober 2020 sidang paripurna DPR RI yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dilakukan. Beberapa anggota DPR mengikuti sidang paripurna tersebut secara online dikarenakan peserta sidang harus dibatasi sehubungan dengan adanya pandemi covid-19. Sidang tersebut menghasilkan keputusan bahwa RUU Cipta Kerja hari itu juga disahkan. Keputusan pengesahan RUU Cipta Kerja ini membawa pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dianggap tidak adil, bahkan merugikan masyarakat terutama kaum buruh. Serta keputusan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja ini juga terkesan buru-buru yang membuat masyarakat menaruh curiga terdapat kepentingan pribadi atau golongan tertentu di dalamnya. Akibatnya mahasiswa dan kaum buruh di berbagai wilayah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
2. ARGUMENT :
Omnibus Law mengatur beberapa hal di antaranya ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup. Pengesahan Omnibus Law yang menyebabkan penolakan hampir di seluruh Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Alasannya, beberapa pasal di dalamnya dianggap bermasalah, ketidakterbukaan dengan masyarakat, hingga keputusan untuk mengesahkan terlalu terburu-buru di tengah pandemi covid-19 yang tengah melanda beberapa bulan terakhir. Bahkan saat persidangan berlangsung, salah satu anggota partai yang menolak pengesahan Omnibus Law diperlakukan tidak adil, microphone-nya justru dimatikan saat beliau ingin mengutarakan pendapatnya, akhirnya beliau memilih walkout dari ruangan sidang karena merasa tidak dihargai, bahkan pendapatnya tidak didengar sedikitpun.
3. PENEGASAN :
Pengesahan RUU Cipta Kerja menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sesuai prinsip demokrasi, seharusnya DPR selaku wakil rakyat mau menampung pendapat rakyatnya, pengesahan Omnibus Law ini juga seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru di tengah pandemi seperti ini.
NAMA : IRNAWATI
BalasHapusKELAS : XII MIPA 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat.
2. ARGUMENT
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan pancasila. RUU Cipta Kerja dinilai menindas masyarakat kecil. Pedebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta Kerja pun terjadi, hingga fraksi partai demokrat walk out dari ruang sidang. RUU Cipta Kerja dianggap Lebih mementingkan kelas atas atau para investor, sehingga kelas bawah, atau buruh merasa dirugikan. Omnibus law RUU Cipta Kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaanya. Karena ini, para mahasiswa, buruh, dan berbagai golongan masyarakat lain, mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta Kerja dengan mosi tidak percaya.
3. PENEGASAN
Dengan adanya Pro dan kontra atas RUU Cipta Kerja, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat, dan menyesuaikan dengan amalan pancasila. Dan Lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat. pemerintah diharapkan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, karena ini negara demokrasi. Sehingga semua kalangan baik masyarakat, buruh, pengusaha, merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja. Ekonomi terjaga dan sumber daya Manusia maupun sumber daya alam semakin melimpah.
Nama : Arif Pamuji
BalasHapusKelas : XII MIPA 1
NO : 05
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. Pengenalan Isu :
Pelaksanaan Sidang Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 menimbulkan banyak kontroversi karena poin - poin dalam putusan UU Cipta Kerja yang di rapatkan saat itu. Dalam rapat tersebut sempat terjadi keributan antara fraksi Partai Demokrat yang tidak setuju dengan poin-poin UU Cipta Kerja. Matinya microfon saat itu juga menjadi kontroversi tersendiri dan walkoutnya fraksi Partai Demokrat dari persidangan. Akibat adanya pro dan kontra dari hasil sidang itu terjadi banyak aksi demonstrasi dari kalangan buruh dan mahasiswa yang mengecam keras dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
2. Argument :
Adanya UU Cipta Kerja sangat merugikan dan mendesak masyarakat kecil seperti buruh. Karena hak-hak mereka dihapus dari yang tadinya ada jaminan, namun saat diputuskannya UU Cipta Kerja hak mereka menjadi berkurang. Kemudian aksi mati/nonaktifnya mikrofon menurut saya kurang sopan dan tidak mengutamakan kebebasan berpendapat sebagaimana kita adalah negara demokrasi. Jika Omnibus Law ini tetap dipertahankan aksi demonstrasi tidak akan selesai karena masyarakat merasa tidak selaras dengan keputusan DPR dimana DPR adalah wakil rakyat. Semua orang disana harus benar-benar mendengarkan rakyat.
3. Penegasan :
Omnibus Law RUU Cipta Kerja banyak menimbulkan kontroversi tersendiri bagi masyarakat. Matinya mikrofon fraksi Partai Demokrat tidak mencerminkan sebagai negara denokrasi yang seharusnya pendapat didengarkan dan diperhatikan. Keputusan ini terlalu tergesa-gesa, yang seharusnya pemerintah fokus terhadap suasana pandemi saat ini yang belum selesai, justru membuat kontroversi masyarakat sehingga terjadi banyaknya aksi demonstrasi yang mengumpulkan banyak masa.
Nama : Neli Sarifah
BalasHapusKelas : XII MIPA 1
No. Absen : 25
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Pada tanggal 5 Oktober 2020 telah dilaksanakan sidang paripurna DPR RI untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. Setelah disahkannya RUU Cipta Kerja, pro dan kontra mulai muncul di masyarakat yang cukup kontroversial. Bahkan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa poin-poin RUU Cipta Kerja, karena dianggap merugikan masyarakat terutama kaum buruh.
2. ARGUMENTASI
Pengesahan RUU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi tersendiri di masyarakat. Banyak kalangan yang kurang menyetujui bahkan menolak adanya pengesahan RUU ini, karena merasa dirugikan dan lebih mementingkan pihak investor. Akibat penolakan tersebut para mahasiswa dan kaum buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR masing-masing daerah dengan mosi tidak percaya, untuk menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.
3. PENEGASAN
Jadi, seharusnya dalam pembuatan RUU Cipta Kerja lebih terbuka dan mempertimbangkan pendapat serta aspirasi dari rakyat. Dan pengesahan RUU Cipta Kerja harus lebih dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat serta harus lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Nama : Alvina Briantiningsih
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
No. : 01
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. Pengenalan Isu
Rapat paripurna DPR yang dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta menimbulkan banyak kontroversi. Yang pertama, terdapat beberapa pasal dari UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan sebagian masyarakat. Selain itu, terjadinya keributan beberapa anggota DPR yang berasal dari dua partai yang berbeda dalam rapat dan mic salah satu anggota DPR yang mati menyulut emosi masyakarat Indonesia. Akibatnya, terjadi demo di berbagai daerah sebagai aksi penolakan terhadap UU ini.
2. Argument
Setiap UU yang dibuat pasti memiliki tujuan yang baik. Termasuk UU Cipta Kerja ini, apabila dikaji lebih dalam, pasti terdapat suatu manfaat untuk masyarakat. Namun, untuk beberapa pasal sendiri menurut saya kurang tepat dan merugikan masyarakat. Karena melanggar hak-hak mereka
(Terutama buruh) meski menguntungkan pihak lainnya. Memang benar jika UU ini ditujukan agar perekonomian negara meningkat, dan nengundang banyak investor, tapi tidak seperti ini caranya. Tidak dengan menyengsarakan masyarakat tertentu. Pengesahan yang tiba-tiba tanpa diketahui masyarakat luas pun harusnya tidak dilakukan, karena masyarakat perlu tau tentang itu. Selain itu, matinya mic salah satu anggota menurut saya sudah cukup mencerminkan bagaimana sulitnya untuk berpendapat. Hal itu seperti menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara demokrasi yang rakyatnya memiliki kebebasan untuk berpendapat. Dari situ pula saya berpikir, kalau yang sesama anggota, satu ruangan saja pendapatnya tidak didengar, bagaimana dengan ratusan aspirasi rakyat di luar sana. Padahal dengan aspirasi itu, DPR sebagai perwakilan rakyat dapat mengetahui apa yang diperlukan rakyat Indonesia dan dapat menciptakan UU yang memang bermanfaat sepenuhnya tanpa melanggar hak rakyat.
Akibat hal itu sendiri, kita bisa liat akibatnya. Demo terjadi dimana-mana. Fasilitas publik rusak dan jelas merugikan negara karena akan dibutuhkan dana yang besar untuk memperbaikinya. Kerukunan masyarakat pun menurun, kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat pun menurun bahkan hilang. Beberapa pihak pun menjadi sasaran empuk emosi masyarakat atas Omnibus Law ini. Menurut saya, seharusnya DPR mengadakan acara untuk membahas dan mengkaji UU Cipta Kerja ini dan dilaksanakan lebih cepat. Agar masyarakat lebih paham dan tau manfaat serta poin plus minusnya. Sehingga apabila terdapat berita hoax, mereka tidak akan mudah percaya.
3. Penegasan
Dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini dan segala dampaknya, diharapkan agar pemerintah dan masyarakat agar lebih memahami. DPR harus lebih transparan dalam melakukan tugasnya, dan mengikutsertakan rakyat dalam penciptaan suatu UU. Toh, UU pun seharusnya memang diciptakan untuk masyarakat agar memiliki hidup yang lebih baik. Sehingga negara pun dapat semakin berkembang. Mereka pun harus lebih memikirkan dan menggunakan SDM Indonesia sebaik mungkin. Agar hidup mereka terjamin. Sehingga bukan hanya pihak pihak tertentu yang mendapat keuntungan, tapi masyarakat pula. Tanpa menghilangkan hak-hak mereka. Dan sebagai negara demokrasi, sudah seharusnya suatu pendapat agar didengar. Siapapun itu, dan berapa pun waktunya. Karena itu mencerminkan suatu negara yang berdemokrasi atau tidak.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama : Arum Berliana Putri
BalasHapusKelas : 12 MIPA 1
1.) Pengenalan Isu
DPR RI beberapa waktu lalu telah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja yang dimana kita ketahui RUU tersebut memicu banyak polemik dikalangan masyarakat, adapun isu yang beredar dikalangan masyarakat, isu yang pertama mengenai PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, dan tenaga kerja asing (TKA).
2.) Argumen
Rencana pengesahan RUU cipta kerja memang sudah ramai dibicarakan dari lama. Namun, pada fase pertama pengenalan RUU ini sudah menuai banyak polemik bahkan menyebabkan banyak demonstrasi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU tersebut. Kabar mengejutkan datang pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana DPR RI mengesahkan RUU menjadi UU. Dalam rapat paripurna yang diadakan pengesahan RUU ini telah disetujui oleh ketujuh fraksi partai, pada awalnya rapat pengesahan ini dijadwalkan masih tiga hari mendatang namun tiba tiba dipercepat. Dan inilh yang menjadi sorotan publik, dimana publik menganggap DPR terlalu terburu buru dalam mengesahkan RUU tersebut, DPR juga dianggap tidak transparan dalam rapat pengesahan tersebut.
Berdasarkan berita yang beredar RUU cipta kerja dikatakan lebih menguntungkan investor dibandingkan para buruh, sangat disayangkan memang. Jika dilihat dari kacamata berita yang beredar memang ini sangat merugikan. Namun, jika dilihat bukan dari substansinya yang akan menjadi sorotan dan pertanyaan disini bukanlah isi dari UU tersebut tetapi kenapa DPR begitu tergesa gesa dalam mengesahkannya? Bahkan ada anggota DPR yang belum menerima draf UU sebelum disahkan, bukankah hal ini patut dipertanyakan? Jika anggota DPR nya saja belum mendapat draf apa kabar dengan masyarakat yang belum mengetahui pasti isi UU secara gris besar tahu tahu sudah disahkan.
Dari sinilah DPR dianggap tidak transparan dan tidak mau mendengar aspirasi dari rakyat. Tidak seharusnya DPR tergesa gesa dalam mengesahkan, sememtra masyarakat saja belum paham betul apa saja isi dari RUU cipta kerja dan malah hal ini menui berbagai persepsi dari masyarakat ditambah dengan isu dan berita yang beredar di media sosial.
3.) Penegasan
Dari berita yang beredar di masyarakat RUU cipta kerja terlihat begitu merugikan buruh. Tapi apakah semua itu benar? Jawabannya belum pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya video dari akun YouTube Presiden Indonesia yang mengonfirmasi isu isu yang beredar dimasyarakat tidaklah benar. Dalam video tersebut dikatakan bahwa point' point' yang beredar dimasyarakat adalah hoax.
Demonstrasi sudah berjalan selama tiga hari, anggota DPR bungkam dan yang mengonfirmasi justru presiden? Bukankah menjadi pertanyaan? Tentu saja, kemana anggota DPR?
Hal itu tentu menjadi sorotan, seiring dengan hal tersebut demonstrasi yang terjadi kian mereda tapi belum juga madamkan #mositidakpercaya.
Dari segi pemerintahan dapat dikritik bahwa segala sesuatu baik program ataupun aturan yang berkaitan dengan masyarakat haruslah dilakukan secara transparan dan tentunya dipikir matang matang. Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan, tidak seharusnya setiap terjadi kesalah paham pemerintah menunggu demonstrasi baru konfirmasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa ini pemerintah lebih memahami isi hati rakyat dan mau lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dari segi masyarakat, dapat diambil pembelajaran bahwa apa yang beredar di media sosial belum tentu pasti kebenarannya. Alangkah baiknya menggunakan media sosial dengan bijak, mengolah informasi yang didapat dengan mencari tahu kebenarannya. Jangan mudah tersulut emosi dan bertindak tidak rasional, tidak salah berpendapat dan menyuarakan keadilan tapi sebelum itu harus tahu apakah sudah tepat dimana pendapat dan suara itu dilontarkan. Sekali lagi cari tahu kebenarannya baru bersuara
NAMA:KRISNA
BalasHapusKELAS:12 IPS 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMENT
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan pancasila. Pedebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta Kerja pun terjadi, hingga fraksi partai demokrat walk out dari ruang sidang. RUU Cipta Kerja dianggap Lebih mementingkan kelas atas atau para investor, sehingga kelas bawah, atau buruh merasa dirugikan. Omnibus law RUU Cipta Kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaanya. Karena ini, para mahasiswa, buruh, dan berbagai golongan masyarakat lain, mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta Kerja dengan mosi tidak percaya.
3. PENEGASAN
Pengesahan RUU Cipta Kerja terdapat pro-kontra. Tentu ada yang menolak seperti buruh atau pekerja yang merasa hak nya dihilangkan begitu saja. Atau justru ada yang sangat menerima seperti para perusahaan atau pengusaha. Karena pengesahan RUU ini menyebabkan kontroversial bagi masyarakat Indoenesia sehingga terjadinya demo yang dilakukan para mahasiswa dan rusuh di berbagai daerah hingga menyebabkan kerusakan fasilitas dan merugikan berbagai pihak. Saya setuju bahwa DPR tidak mempertimbangkan hak para buruh, apalagi ditambah diperbolehkannya tka membuat para pekerja semakin kehilangan lapangan kerja. Hasil dari pengesahan ini membuat masyakarat Indonesia kecewa hingga membuat petisi supaya segera dihapusnya Omnibus Law.
Nama :Elsa Catur Maylani
BalasHapusKelas. : 12 ips 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan UU Omnibus Law. Sidang ini dilaksanakan di gedung DPR RI UU,Omnibuslaw disahkan pada 5 Oktober 2020 yang pada awalnya akan disahkan pada 8 oktober 2020 dipercepet karena adanya covid 19.
2. ARGUMENT: RUU Cipta Kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan. RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.
Pemerintah dan DPR juga dianggap kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
3. PENEGASAN
Seharusnya dalam pembuatan RUU Cipta Kerja lebih terbuka dan mempertimbangkan pendapat serta aspirasi dari rakyat. Dan pengesahan RUU Cipta Kerja harus lebih dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat serta harus lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Nama : Ari Kusweningsih
BalasHapusKelas : 12 IPS 1
Pengesahan RUU Cipta Kerja
a. Pengenalan isu :
Pelaksaan sidang Paripurna beberapa hari yang lalu menimbulkan perdebatan yang cukup kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut muncul dikarenakan adanya isi undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini dan digadang-gadang menguntungkan para inverstor. Selain itu, dalam sidang paripurna tersebut terdapat adu mulut antara ketua DPR dan anggota DPR dari fraksi demokrat. Hal ini dikarenakan adanya mosi tidak setuju dari anggota DPR mengenai isi dari rancangan undang-undang yang akan disahkan. Penonaktifan mikrofon oleh wakil ketua DPR pun terjadi beberapa kali, dan palu diketok menandakan pengesahan RUU Cipta Kerja yang banyak tidak disetujui dan mengakibatkan anggota DPR walk out dari tempat sidang. Setelah pengesahan RUU tersebut, banyak terjadi demonstrasi yang ada di berbagai wilayah di Indonesia mengenai penolakan Omnibus Law.
2. ARGUMENTASI
Pengesahan RUU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi tersendiri di masyarakat. Banyak kalangan yang kurang menyetujui bahkan menolak adanya pengesahan RUU ini, karena merasa dirugikan dan lebih mementingkan pihak investor. Akibat penolakan tersebut para mahasiswa dan kaum buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR masing-masing daerah dengan mosi tidak percaya, untuk menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.
3. PENEGASAN
Dengan adanya Pro dan kontra atas RUU Cipta Kerja, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat, dan menyesuaikan dengan amalan pancasila. Dan Lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat. pemerintah diharapkan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, karena ini negara demokrasi. Sehingga semua kalangan baik masyarakat, buruh, pengusaha, merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja. Ekonomi terjaga dan sumber daya Manusia maupun sumber daya alam semakin melimpah.
Nama :Sinta Puspa Maharani
BalasHapusKelas : XII IPS 1
1.)Pengenalan Isu
Pada tanggal 05 oktober 2020 telah diambil keputusan tentang pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilakukan secara teruburu-buru sehingga mengakibatkan kerusuhan pro dan kontra dikalangan masyarakat.
2.)Argument
Masyarakat banyak yang merasa bahwa RUU ini hanya memproritaskan para investor daripada para pekerja atau buruhnya , walaupun RUU ini baik namun masih dirasa belum sempurna dan masih harus banyak resvisi sebelum disahkan,namun malah anggota DPR mengesankan yang terkesan terburu-buru,selain itu yang memicu api dihati para rakyat yaitu saat seorang anggota DPR sedang berusaha untuk berargumen malahan oleh salah satu anggota lainya yang diduga adalah sang ketua DPR dengan tega memute mic seorang anggota yang ingin berargumen , sehingga banyak orang yang berdemo atas nasib buruh serta menyayangkan sikap mereka yang terkesan tidak mau mendengarkan suara rakyat.Dan masyarakat berpendapat bahwa RUU cipta kerja ini merugikan kalangan buruh dan sedangkan kalangan atas diuntungkan.
3.)Penegasan
Seharusnya pemerintah lebih terbuka dalam pembuatan RUU, dan seharusnya pemerintah dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
Nama: Mayza Dwi Ananta
BalasHapusKelas : XII IPS 1
PENGESAHAN RUU KERJA
1). Pengenalan Isu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda. Salah satunya adalah pengambilan keputusan mengenai RUU cipta kerja atau omnibus law yang memicu polemik diberbagai kalangan.
2). Argumen
Dengan adanya penggelaran sidang paripurna yang menjelaskan tentang RUU cipta kerja.
Hasil keputusan ini ditolak berbagai belah pihak karena RUU Cipta Kerja dinilai merugikan kalangan pekerja. Pihak buruh menilai RUU disahkan secara tergesa-gesa. Sementara pemerintah yakinkan RUU Cipta Kerja akan memberi dampak positif.
Disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (05/10) lalu melalui sidang paripurna memicu polemik di berbagai kalangan. RUU Cipta kerja dinilai merugikan pihak pekerja seperti buruh, nelayan, dan petani.Unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU ini pun terjadi di sejumlah daerah. Selama tiga hari para buruh melakukan aksi mogok kerja di wilayah masing-masing.mereka menilai pemerintah telah menyerahkan draf RUU cipta kerja yang kini namanya diganti menjadi cipta kerja berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal dari peningkatan ekosistem investasi ketenagakerjaan hingga jaminan sosial sangat merugikan kaum pekerja, dengan hal ini menyebabkan demonstrasi yang kebanyakan di kalangan buruh dan mahasiswa.
3). Penegasan
tujuan diciptakannya omnibus.law yaitu pemerintah merumuskan visi Indonesia maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5(lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya pemerintah mengharapkan adanya "gelombang investasi" guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan di lapangan terjadi tumpang tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Dengan demikian pemerintah seharusnya memberikan informasi yang detail agar masyarakat tidak salah menangkap informasi.
Nama : Nendri Saputra
BalasHapusKelas : XII IPS 1
1.) Pengenalan Isu
DPR RI beberapa waktu lalu telah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja yang dimana kita ketahui RUU tersebut memicu banyak polemik dikalangan masyarakat, adapun isu yang beredar dikalangan masyarakat, isu yang pertama mengenai PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, dan tenaga kerja asing (TKA).
2.) Argumen
Rencana pengesahan RUU cipta kerja memang sudah ramai dibicarakan dari lama. Namun, pada fase pertama pengenalan RUU ini sudah menuai banyak polemik bahkan menyebabkan banyak demonstrasi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU tersebut. Kabar mengejutkan datang pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana DPR RI mengesahkan RUU menjadi UU. Dalam rapat paripurna yang diadakan pengesahan RUU ini telah disetujui oleh ketujuh fraksi partai, pada awalnya rapat pengesahan ini dijadwalkan masih tiga hari mendatang namun tiba tiba dipercepat. Dan inilh yang menjadi sorotan publik, dimana publik menganggap DPR terlalu terburu buru dalam mengesahkan RUU tersebut, DPR juga dianggap tidak transparan dalam rapat pengesahan tersebut.
Berdasarkan berita yang beredar RUU cipta kerja dikatakan lebih menguntungkan investor dibandingkan para buruh, sangat disayangkan memang. Jika dilihat dari kacamata berita yang beredar memang ini sangat merugikan. Namun, jika dilihat bukan dari substansinya yang akan menjadi sorotan dan pertanyaan disini bukanlah isi dari UU tersebut tetapi kenapa DPR begitu tergesa gesa dalam mengesahkannya? Bahkan ada anggota DPR yang belum menerima draf UU sebelum disahkan, bukankah hal ini patut dipertanyakan? Jika anggota DPR nya saja belum mendapat draf apa kabar dengan masyarakat yang belum mengetahui pasti isi UU secara gris besar tahu tahu sudah disahkan.
Dari sinilah DPR dianggap tidak transparan dan tidak mau mendengar aspirasi dari rakyat. Tidak seharusnya DPR tergesa gesa dalam mengesahkan, sememtra masyarakat saja belum paham betul apa saja isi dari RUU cipta kerja dan malah hal ini menui berbagai persepsi dari masyarakat ditambah dengan isu dan berita yang beredar di media sosial.
3.) Penegasan
Dari berita yang beredar di masyarakat RUU cipta kerja terlihat begitu merugikan buruh. Tapi apakah semua itu benar? Jawabannya belum pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya video dari akun YouTube Presiden Indonesia yang mengonfirmasi isu isu yang beredar dimasyarakat tidaklah benar. Dalam video tersebut dikatakan bahwa point' point' yang beredar dimasyarakat adalah hoax.
Demonstrasi sudah berjalan selama tiga hari, anggota DPR bungkam dan yang mengonfirmasi justru presiden? Bukankah menjadi pertanyaan? Tentu saja, kemana anggota DPR?
Hal itu tentu menjadi sorotan, seiring dengan hal tersebut demonstrasi yang terjadi kian mereda tapi belum juga madamkan #mositidakpercaya.
Dari segi pemerintahan dapat dikritik bahwa segala sesuatu baik program ataupun aturan yang berkaitan dengan masyarakat haruslah dilakukan secara transparan dan tentunya dipikir matang matang. Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan, tidak seharusnya setiap terjadi kesalah paham pemerintah menunggu demonstrasi baru konfirmasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa ini pemerintah lebih memahami isi hati rakyat dan mau lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dari segi masyarakat, dapat diambil pembelajaran bahwa apa yang beredar di media sosial belum tentu pasti kebenarannya. Alangkah baiknya menggunakan media sosial dengan bijak, mengolah informasi yang didapat dengan mencari tahu kebenarannya. Jangan mudah tersulut emosi dan bertindak tidak rasional, tidak salah berpendapat dan menyuarakan keadilan tapi sebelum itu harus tahu apakah sudah tepat dimana pendapat dan suara itu dilontarkan. Sekali lagi cari tahu kebenarannya baru bersuara
Nama : Meilia Nur Amaliah
BalasHapusKelas : 12 ips 1
1. PENGENALAN ISU
Beberapa hari lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah pengambilan keputusan RUU Cipta kerja atau Omnibus Law. Setelah disahkannya RUU Cipta Kerja, pro dan kontra mulai muncul di masyarakat yang cukup kontroversial. Bahkan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa poin-poin RUU Cipta Kerja, karena dianggap merugikan masyarakat terutama kaum buruh.
2. ARGUMENTASI
Sidang kali ini merupakan Pembicaraan Tingkat II, dan berlangsung cukup menegangkan dari berbagai belah pihak yang hadir. Sidang paripurna ini mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang. Banyak mengganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja terutama kaum Buruh, Sedangkan kalangan investor ataupun kalangan atas dapat mendapatkan keuntungan. Sampai saat ini masyarakat masih menunggu keputusan yang akan dilakukan agar tidak saling merugikan satu dengan yang lain.
3. PENGESAHAN
Pengesahan RUU cipta kerja harus sangat-sangat diperhatikan,agar pro dan kontra tidak bermunculan dan tidak akan menyebabkan para buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi karena pada dasarnya masyarakat merasa sangat dirugikan akan keputusan itu. Dan pemerintah seharusnya lebih fokus pada kondisi negara,ditengah pandemi covid 19 dan agar tidak menambah klaster terbaru penyebaran covid 19. Pemerintah juga seharusnya terbuka dalam pembuatan RUU tersebut , pemerintah juga harus bisa menampung dan menerima pendapat dari rakyat mengenai perubahan tersebut.
Nama : Vadilla Egy Ranjani
BalasHapusKelas : XII Mipa 1
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. Pengenalan Isu
DPR RI menggelar sidang untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang mengundang banyak reaksi.
2. Argumen
RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR RI menjadi UU melalui rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Dalam rapat ini terdapat sembilan fraksi DPR yang menyampaikan pandangannya tentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Terdapat dua fraksi yang tetap menolak disahkannya RUU Cipta Kerja yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Pengesahan RUU Cipta Kerja masih terus mengundang respons dari berbagai pihak. Ada pihak yang kecewa dan menolak, namun ada juga pihak yang mengapresiasi pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.
Para buruh merasa sangat kecewa atas disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Mereka merasa bahwa pemerintah dan DPR berpihak kepada orang yang berkuasa dan beruang. Seperti yang diketahui bahwa pekerja dan buruh akan melakukan mogok nasional pda 6-8 Oktober dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja. Para akademisi juga berpendapat bahwa hal tersebut terkesan memaksa kehendak. Aspirasi publik sudah tidak lagi didengar seakan tidak lagi mau mendengar dampak bagi hak-hak dasar warga.
3. Penegasan Ulang
Pengesahan RUU Cipta Kerja menuai banyak sekali reaksi dari berbagai kalangan. Seharusnya pada masa pandemi sekarang pemerintah dan DPR mencari solusi atas pandemi bukan malah menjadikan pilihan strategis untuk meloloskan RUU Cipta Kerja.
Nama: Afifah
BalasHapusKelas : XII IPS 1
1.PENGENALAN ISU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Rencananya, pengesahan RUU Cipta Kerja akan dilakukan dalam rapat paripurna hari Senin 5 Oktober 2020.
2.ARGUMENTASI
Dalam Rapat Paripurna itu DPR mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dihadiri oleh 318 dari 575 anggota dewan atau lebih dari 55 persen legislator, pada Senin 5 Oktober 2020.UU Cipta Kerja disetujui 7 fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN, namun ada 2 fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat dan PKS.
Disamping itu koalisi masyararakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak secara tegas dan menyatakan Mosi Tidak Percaya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.DPR bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020.Rapat paripurna ini terbilang kilat dan mengejutkan banyak pihak, sebab hanya berjarak dua hari sejak pengesahan tingkat I pada Sabtu (3/10/2020).RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna.Namun dalam perjalanannya, proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
UU Cipta Kerja mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan atau bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal.Omnibus Law ini memiliki 79 undang-undang dengan 1.244 pasal. Undang-Undang direvisi agar investasi dapat semakin mudah masuk di Indonesia.RUU Cipta Kerja juga dapat mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang menghapus cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.
Selain itu, Ombnibus Law Cipta Kerja juga akan memberikan ruang bagi penguasaha yang mengontrak buruh tanpa batasan waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon, dan penetapan upah minimum menjadi standar provinsi serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya.RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna.Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020.
3.PENGESAHAN
Menurut saya pengesahan RUU Cipta Kerja menimbulkan Pro dan Kontra diberbagai kalangan masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU,dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah juga harus lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Nama : Fina Rohmatu Alifah
BalasHapusKelas : XII IPS 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1.PENGENALAN ISU : DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan di gedung DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020.Namun undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja.
2.ARGUMENT : Kesan tertutup dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut mengakibatkan gelombang penolakan besar-besaran dari berbagai kelompok masyarakat. Alih-alih mengubah pendekatan, pemerintah justru merespons dengan memposisikan kelompok pengkritik sebagai pihak yang menolak terciptanya kemudahan berusaha di Indonesia. Narasi publik yang disampaikan pemerintah dengan meminta aparat penegak hukum dan intelijen untuk melakukan pendekatan pada organisasi yang kritis pada RUU Cipta Kerja mengurangi kualitas diskusi yang terjadi di masyarakat.Di sisi lain,Dpr dipercaya atau sebagai dewan perwakilan rakyat yang harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya namun banyak yang beranggapan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya.Apalagi ada hal yang menonjol dalam rapat paripurna tentang pembahasan UU cipta kerja yaitu salah satu partai Demokrat yang sedang berbicara namun dimatikan mic nya yang membuat banyak orang beranggapan bahwa itu membungkam suatu pendapat.Lalu kemudian yang seharusnya dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 namun sidang paripurna Dpr RI dipercepat.
3.PENEGASAN : Pemerintah seharusnya terbuka dalam pembuatan RUU tersebut , pemerintah juga harus bisa mendengarkan dan menerima pendapat dari rakyat mengenai perubahan tersebut.Serta Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Nama:Rizki kurniawan
BalasHapusKelas:Xll IPS 1
Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan bbm, reshuffle kabinet, kebijakan impor dll. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah.
1. Pengenalan Isu,
Merupakan bagian pendahuluan yang teks editorial. Fungsinya sebagai pengenalan isu atau permasalahan yang dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal dan kontroversial.
Aktual artinya sesungguhnya
Fenomenal artinya luar biasa; hebat; dapat disaksikan dengan pancaindra
Kontroversial: bersifat menimbulkan perdebatan
2. Argumentasi, Bagian ini merupakan bagian pembahasaan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya.
3. Penegasan. Penutup dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi pada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut.
Nama:Rizki Kurniawan
BalasHapusKelas:Xll IPS 1
1.) Pengenalan Isu
DPR RI beberapa waktu lalu telah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja yang dimana kita ketahui RUU tersebut memicu banyak polemik dikalangan masyarakat, adapun isu yang beredar dikalangan masyarakat, isu yang pertama mengenai PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, dan tenaga kerja asing (TKA).
2.) Argumen
Rencana pengesahan RUU cipta kerja memang sudah ramai dibicarakan dari lama. Namun, pada fase pertama pengenalan RUU ini sudah menuai banyak polemik bahkan menyebabkan banyak demonstrasi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU tersebut. Kabar mengejutkan datang pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana DPR RI mengesahkan RUU menjadi UU. Dalam rapat paripurna yang diadakan pengesahan RUU ini telah disetujui oleh ketujuh fraksi partai, pada awalnya rapat pengesahan ini dijadwalkan masih tiga hari mendatang namun tiba tiba dipercepat. Dan inilh yang menjadi sorotan publik, dimana publik menganggap DPR terlalu terburu buru dalam mengesahkan RUU tersebut, DPR juga dianggap tidak transparan dalam rapat pengesahan tersebut.
Berdasarkan berita yang beredar RUU cipta kerja dikatakan lebih menguntungkan investor dibandingkan para buruh, sangat disayangkan memang. Jika dilihat dari kacamata berita yang beredar memang ini sangat merugikan. Namun, jika dilihat bukan dari substansinya yang akan menjadi sorotan dan pertanyaan disini bukanlah isi dari UU tersebut tetapi kenapa DPR begitu tergesa gesa dalam mengesahkannya? Bahkan ada anggota DPR yang belum menerima draf UU sebelum disahkan, bukankah hal ini patut dipertanyakan? Jika anggota DPR nya saja belum mendapat draf apa kabar dengan masyarakat yang belum mengetahui pasti isi UU secara gris besar tahu tahu sudah disahkan.
Dari sinilah DPR dianggap tidak transparan dan tidak mau mendengar aspirasi dari rakyat. Tidak seharusnya DPR tergesa gesa dalam mengesahkan, sememtra masyarakat saja belum paham betul apa saja isi dari RUU cipta kerja dan malah hal ini menui berbagai persepsi dari masyarakat ditambah dengan isu dan berita yang beredar di media sosial.
3.) Penegasan
Dari berita yang beredar di masyarakat RUU cipta kerja terlihat begitu merugikan buruh. Tapi apakah semua itu benar? Jawabannya belum pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya video dari akun YouTube Presiden Indonesia yang mengonfirmasi isu isu yang beredar dimasyarakat tidaklah benar. Dalam video tersebut dikatakan bahwa point' point' yang beredar dimasyarakat adalah hoax.
Demonstrasi sudah berjalan selama tiga hari, anggota DPR bungkam dan yang mengonfirmasi justru presiden? Bukankah menjadi pertanyaan? Tentu saja, kemana anggota DPR?
Hal itu tentu menjadi sorotan, seiring dengan hal tersebut demonstrasi yang terjadi kian mereda tapi belum juga madamkan #mositidakpercaya.
Dari segi pemerintahan dapat dikritik bahwa segala sesuatu baik program ataupun aturan yang berkaitan dengan masyarakat haruslah dilakukan secara transparan dan tentunya dipikir matang matang. Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan, tidak seharusnya setiap terjadi kesalah paham pemerintah menunggu demonstrasi baru konfirmasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa ini pemerintah lebih memahami isi hati rakyat dan mau lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dari segi masyarakat, dapat diambil pembelajaran bahwa apa yang beredar di media sosial belum tentu pasti kebenarannya. Alangkah baiknya menggunakan media sosial dengan bijak, mengolah informasi yang didapat dengan mencari tahu kebenarannya. Jangan mudah tersulut emosi dan bertindak tidak rasional, tidak salah berpendapat dan menyuarakan keadilan tapi sebelum itu harus tahu apakah sudah tepat dimana pendapat dan suara itu dilontarkan. Sekali lagi cari tahu kebenarannya baru bersuara
Nama : Defian Al Mufaroh
BalasHapusKelas : XII MIPA 1
1. Pengenalan Isu
DPR RI melaksanakan sidang paripurna pada tanggal 5 oktober 2020 di gedung DPR RI. Sidang tersebut membahas tentang Rancangan Undang Undang Ombibus Law atau RUU cipta kerja. Dalam hal ini proses pengesahan berlangsung cepaf dan menimbulkan polemik diantara masyarakat dan anggota DPR yang mengikuti sidang tersebut.
Hal tersebut membuat masyarakat mengkritik karena dianggap RUU cipta kerja lebih mengutamakan keuntungan perusahaan daripada masyarakat.
2. Argumentasi
Dalam sidang paripurna DPR mengesahan RUU cipta kerja yang prosenya berlangsung cepat dan membuat banyak pihak curiga. Sidang tersebut memiliki banyak drama, dari mematikan mix saat mengajukan pendapat oleh ketua DPR RI yaitu Puan Maharani membuat konflik saat sidang pengesahan RUU cipta kerja ini. Proses sidang yang tertutup menimbulkan banyak polemik dan kecurigaan terhadap Rancangan Undang Undang ini. Karena arus globalisasi, berita ini menyebar begitu cepat melalui media sosial. Akhirnya banyak berita hoax dan berita simpang siur yang membuat panas seluruh masyarakat Indonesia. Dari mulai RUU cipta kerja yang banyak menguntungkan pihak perusahaan daripada masyarakat dan merugikan masyarakat kalangan bawah. Untuk itu mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demo untuk menolak RUU cipta kerja sebelum disahkan oleh presiden. Akibat demo yang anarkis membuat fasilitas negara rusak dan menimbulkan kekacaun dititik-titik demo. Ini akibat pelaksanaan sidang pengesahan RUU cipta kerja yang begitu cepat dan tertutup. Dari sini banyak argumentasi, mengapa proses pengesahan dibuat begitu cepat? Mengapa saat sidang berlangsung pimpinan mematikan mix? Kenapa DPR tidak mau menerima aspirasi? Hal itu membuat banyak orang curiga. Berita yang simpang siur membuat masyarakat semakin panas dan bertindak anarkis. Hal tersebut membuat kegaduhan dan kekacaun. Disisi lain ada yang mengatakan bahwa kejadian demo ada konspirasi antar partai politik. Mereka semua sedang dihasut untuk kepentingan politik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prabowo yang menilai bahwa Presiden RI Jokowi membuat RUU cipta kerja demi kesejahteraan rakyat, tanpa ada unsur ingin menyengsarakan rakyat. Bapak Prabowo juga mengatakan bahwa ini adalah isu dan hoax yang menyebar dikalangan masyarakat. Presiden RI, Jokowi juga mengklarifikasi bahwa berita yang menyebar adalah hoax. Tentu saja ada argumen yang mengatakan adanya pihak tertentu yang ingin membuat konflik dan membuat kegaduhan. Semua akan terjawab seiring berjalannya waktu. Semua orang bebas berpendapat namun jangan sampai merugikan orang lain, lingkungan ataupun negara.
3. Penegasan
DPR melakukan sidang paripurna dengan waktu yang cepat dan tertutup. Seharusnya Rancangan Undang Undang cipta kerja ini dibahas secara terbuka dan damai agar tidak timbul polemik serta kecurigaan oleh masyarakat yang menilai. Seharusnya saling menghargai pendapat atau aspirasi seseorang, dan tindakan mematikan mix kurang sopan dan terkesan menguasai. Jika demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya dibahas secara terbuka agar tidak beredar kabar hoax diluar sana. Apalagi didukung oleh globalisasi yang melalui media sosial maka informasi dengan cepat menyebar.
Untuk masyarakat dan mahasiswa yang demo untuk menolak RUU cipta kerja ini harusnya lebih disiplin dalam menyampaikan aspirasi. Karena demo yang anarkis membuat banyak kerugian baik dari fasilitas umum yang dirusak juga kerugian satu sama lain jika terjadi bentrok.
Berita yang beredar haruslah disaring dengan benar, jangan mudah terprovokasi dan emosi. Alangkah baiknya jika berpendapat di media sosial atau langsung harus dengan etika yang benar. Seiring berjalannya waktu semua akan terbuka kebenarannya. Jangan sampai hal ini, demo, bentrok dan saling menyebar hoax dapat menyebabkan perpecahan diantara masyarakat berbangsa dan bernegara.
Nama :Angga Dwiyanto
BalasHapusKelas : XII IPS 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1.PENGENALAN ISU:DPR RI telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Senin 5/10/2020.Namun menyisakan banyak polemik dan menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia.
2.ARGUMENT:
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan berbagai penolakan publik.Aksi Demonstrasi mosi tidak percaya.Hal ini karena masyarakat dalam RUU ini hanya memproritaskan para investor dan tidak memperdulikan para pekerja/buruh. Walaupun RUU ini bertujuan baik namun masih dirasa belum sempurna dan perlu direvisi sebelum disahkan hingga merasa bahwa ini sangat terburu-buru yang menimbulkan mosi tidak percaya.Rapat ini tidak sesuai jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya.Banyak merasa banyak yang merugikan kaum pekerja ataupun buruh dan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan.
3.PENEGASAN: Maka dari pengesahan RUU Cipta Kerja menuai banyak sekali reaksi dari berbagai kalangan dan masih terjadi aksi demonstrasi.Seharusnya pemerintah dan DPR mencari solusi atas pandemi Covid 19 yang masih belum kondusif.Dari aksi demonstrasi dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan untuk lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat.
Nama : Alyani 'Ainun Nafis
BalasHapusKelas : XII IPS 2
No absen : 3
Pengesahan RUU cipta kerja
1. PENGENALAN ISU :
Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
UU Cipta Kerja disetujui 7 fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN, namun ada 2 fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat dan PKS.
Disamping itu koalisi masyararakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak secara tegas dan menyatakan Mosi Tidak Percaya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak hanya FRI saja yang menolak dengan di sah kan nya RUU cipta kerja, tapi para buruh dan mahasiswa juga ikut menolak RUU Omnibus Law dengan cara berdemonstrasi di depan kantor DPR / DPRD.
2. ARGUMENT :
Secara garis besar, RUU Ciptaker yang saat ini sudah menjadi UU Ciptaker pada dasarnya terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Adapun yang dibahas mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu ketenagakerjaan, riset, dan inovasi, kemudahan berusaha, serta pengadaan lahan juga menjadi bagian dalam beleid ini. Cakupan berikutnya, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta dukungan administrasi pemerintah.
Salah satu isu yang kontroversi diantaranya. Pertama, adanya penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), diganti dengan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai lebih rendah. Kedua, omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 dinyatakan waktu lembur dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan tersebut, lebih lama dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut kerja lembur dalam sehari maksimal tiga jam dan 14 jam dalam satu minggu. Ketiga, pengaturan waktu berakhirnya perjanjian kerja. Tepatnya, di Pasal 61 UU Ciptaker, waktu kontrak berada di tangan pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi, bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.
3. PENEGASAN :
Berangkat dari isu yang kontroversi tersebut, sekiranya kita publik tidak harus larut dalam polemik. Kini, saatnya kita publik berpikir kritis, peka dan arif dalam mensikapi pengesahan UU Ciptaker. Begitupun, bagi pemerintah. Jika pemerintah percaya bahwa UU ini memang menguntungkan rakyat maka tidak perlu dibatalkan meski didemo kalangan buruh. Tapi kalau UU Ciptaker merugikan rakyat, UU ini layak ditinjau ulang.
Nama: Bambang Surahman
BalasHapusKelas:XII IPS 1
1.Pengenalan isu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU) pada rapat paripurna digelar, pada Senin (5/10/2020).
Sebelum disahkan, Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja sudah menuai sorotan.
Regulasi UU Cipta Kerja tersebut dinilai memposisikan pekerja dalam kerugian. Akan tetapi, DPR tetap melakukan langkah senyap untuk mengesahkan RUU Cipta kerja itu menjadi UU Cipta Kerja.
Pasal tentang Penghapusan Upah Minimum
Dalam UU Cipta kerja yang sudah disahkan, salah satu poin yang tidak disepakati oleh serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Poin tersebut diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja bisa lebih rendah dari penghasilan yang didapatkan saat ini.
2.Argument
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) berencana untuk kembali menggelar unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/10/2020).
"Iya benar (akan demo), sekitar 6.000 massa atau lebih banyak dari sebelumnya," kata Koordinator Media BEM-SI, Andi Khiyarullah, Kamis.
Andi mengemukakan, tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.
3.Penegasan
Menurut Hotman, klausul dalam UU Cipta Kerja tersebut merupakan kemajuan yang menguntungkan bagi para pekerja dan buruh.
Pasalnya, selama ini dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi buruh untuk menuntut perusahaan yang tidak membayarkan pesangon.
"Tapi, dengan melalui satu laporan polisi, kemungkinan uang pesangon Anda akan dapat. Selamat untuk para buruh dan pekerja," jelas Hotman.
Jika memang benar seperti itu seharusnya para buruh dapat bekerja sama dengan pemerintah agar RUU cipta kerja dapat berjalan dengan baik sehingga para buruh mendapatkan keuntungan yang layak
Nama:Lisa Apriliani
BalasHapusKelas:12 IPS 4
Noabsen:21
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU :
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berakhir dengan ketuk palu tanda disahkannya RUU tersebut, dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin, 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Pengesahan ini juga menyebabkan unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia hingga beberapa hari kedepan masih akan terus berlangsung.
2. ARGUMENT :
Omnibus Law sendiri sudah mulai diperkenalkan oleh Jokowi ketika dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sementara itu, UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Omnibus Law menyebabkan dampak bagi parah buruh. Berikut pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja :
1. Kontrak tanpa batas (Pasal 59) UU Cipta Kerja ini menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keluasan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontak tanpa batas.
2. Hari libur dipangkas (Pasal 79) Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas. Dalam seminggu pekerja hanya diberikan waktu istirahat satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu hanya memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Dan masih banyak lagi.
3. PENEGASAN
Pengesahan RUU Cipta Kerja terdapat pro-kontra. Tentu ada yang menolak seperti buruh atau pekerja yang merasa hak nya dihilangkan begitu saja. Atau justru ada yang sangat menerima seperti para perusahaan atau pengusaha. Karena pengesahan RUU ini menyebabkan kontroversial bagi masyarakat Indoenesia sehingga terjadinya demo yang dilakukan para mahasiswa dan rusuh di berbagai daerah hingga menyebabkan kerusakan fasilitas dan merugikan berbagai pihak. Saya setuju bahwa DPR tidak mempertimbangkan hak para buruh, apalagi ditambah diperbolehkannya tka membuat para pekerja semakin kehilangan lapangan kerja. Hasil dari pengesahan ini membuat masyakarat Indonesia kecewa hingga membuat petisi supaya segera dihapusnya Omnibus Law.
Nama : Dina Astriyani Januar
BalasHapusKelas : 12 IPS 4
No : 07
PENGESAHAN RUU CIPITA KERJA
1. Pengenalan Isu
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan RUU Cipita Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini terjadi kontroversi oleh masyarakat.
2. Argumen
Banyak masyarakat yang merasa RUU ini hanya memprioritaskan investor dari pada para pekerja. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa - mahasiswi, kalangan pekerja dan buruh yang tidak merespon dengan adanya RUU tersebut. Hal ini menimbulkan aksi demontrasi unjuk rasa untuk menolak hak cipta kerja kepada DPR-DPR di daerahnya masing-masing. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa RUU tersebut dapat merugikan para pekerja dan dapat menimbulkan yang tidak baik di lingkungannya .
3. Penegasan
Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ini.
Nama : Melan Oktavia
BalasHapusKelas : 12 ips 4
No : 23
Teks editorial Pengesahan RUU cipta kerja:
Main belakang cipta kerja
PENGENALAN ISU :
Semakin terang saja bahwa pemerintah dan DPR sengaja menutup ruang bagi aspirasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Eksekutif dan legislatif terus memaksakan pembahasan rancangan omnibus law itu ketika perhatian dan energi masyarakat tersita untuk menyelamatkan diri dari pandemi.
ARGUMEN
Dalam sidang paripurna DPR mengesahan RUU cipta kerja yang prosenya berlangsung cepat dan membuat banyak pihak curiga. Sidang tersebut memiliki banyak drama, dari mematikan mix saat mengajukan pendapat oleh ketua DPR RI yaitu Puan Maharani membuat konflik saat sidang pengesahan RUU cipta kerja ini. Proses sidang yang tertutup menimbulkan banyak polemik dan kecurigaan terhadap Rancangan Undang Undang ini. Karena arus globalisasi, berita ini menyebar begitu cepat melalui media sosial. Akhirnya banyak berita hoax dan berita simpang siur yang membuat panas seluruh masyarakat Indonesia. Dari mulai RUU cipta kerja yang banyak menguntungkan pihak perusahaan daripada masyarakat dan merugikan masyarakat kalangan bawah. Untuk itu mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demo untuk menolak RUU cipta kerja sebelum disahkan oleh presiden. Akibat demo yang anarkis membuat fasilitas negara rusak dan menimbulkan kekacaun dititik-titik demo. Ini akibat pelaksanaan sidang pengesahan RUU cipta kerja yang begitu cepat dan tertutup. Dari sini banyak argumentasi, mengapa proses pengesahan dibuat begitu cepat? Mengapa saat sidang berlangsung pimpinan mematikan mix? Kenapa DPR tidak mau menerima aspirasi? Hal itu membuat banyak orang curiga. Berita yang simpang siur membuat masyarakat semakin panas dan bertindak anarkis. Hal tersebut membuat kegaduhan dan kekacaun. Disisi lain ada yang mengatakan bahwa kejadian demo ada konspirasi antar partai politik. Mereka semua sedang dihasut untuk kepentingan politik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prabowo yang menilai bahwa Presiden RI Jokowi membuat RUU cipta kerja demi kesejahteraan rakyat, tanpa ada unsur ingin menyengsarakan rakyat. Bapak Prabowo juga mengatakan bahwa ini adalah isu dan hoax yang menyebar dikalangan masyarakat. Presiden RI, Jokowi juga mengklarifikasi bahwa berita yang menyebar adalah hoax. Tentu saja ada argumen yang mengatakan adanya pihak tertentu yang ingin membuat konflik dan membuat kegaduhan. Semua akan terjawab seiring berjalannya waktu. Semua orang bebas berpendapat namun jangan sampai merugikan orang lain, lingkungan ataupun negara.
PENEGASAN
Pembahasan RUU Cipta Kerja sejatinya cacat sejak awal. Pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ketika merumuskan RUU Cipta Kerja secara sembunyi-sembunyi. Pasal 96 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu menjamin hak masyarakat untuk memberi masukan dalam perumusan undang-undang.Tetapi faktanya tidak demikian.
1. PENGENALAN ISU:
BalasHapusPada tanggal 5 Oktober 2020, dilaksanakannya sidang paripurna oleh DPR RI yang membahas tentang disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana tugas DPR dalam fungsi legislatif yaitu mengesahkan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, RUU yang akan ditetapkan oleh DPR itu menuai konflik karena banyak masyarakat terutama kaum buruh dan tani yang menolak keras disahkannya RUU Cipta Kerja. Alhasil, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang menyisakkan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat pun turut mewarnai jalannya sidang paripurna saat itu.
2. ARGUMEN
Masyarakat sekarang banyak yang merasa RUU ini hanya memprioritaskan investor dari pada pekerja. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa - mahasiswi , kalangan pekerja dan buruh yang tidak merespon dengan adanya RUU tersebut. Hal ini menimbulkan aksi demontrasi unjuk rasa untuk menolak hak cipta kerja kepada DPR DPR di daerahnya masing-masing. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa RUU tersebut dapat merugikan para pekerja dan dapat menimbulkan yang tidak baik di lingkungannya. Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Setelah UU omnibuslaw disahkan bayak masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demo karena tidak meyetujui nya.
3.PENEGASAN: Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 dan Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat keci
NAMA : NADIYAH NUUR FAUZIYAH
BalasHapusKELAS : XII IPS 4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1.Pengenalan isu
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Pengesahan ini banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat indonesia.
2.Argumentasi
Pengesahan RUU Cipta kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan Pancasila. Perdebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta kerja pun terjadi hingga Fraksi Partai Demokrat walk out dari ruang sidang. RUU Cipta kerja dianggap lebih mementingkan kelas atas atau investor sehingga kelas bawah atau buruh merasa dirugikan. Omnibus Law RUU Cipta kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya. Karena ini, para mahasiswa buruh dan berbagai golongan masyarakat lain mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta kerja dengan mosi tidak percaya.
3.Penegasan
Kesimpulannya, Rancangan Undang-Undang banyak menuai konflik di kalangan masyarakat. Seharusnya DPR harus lebih mengerti dan harus menerima masukan dari masyarakat. Agar aksi protes atau demo tidak terjadi apalagi sedang dimasa pandemi saat ini.
Nama :Salma Istinganah
BalasHapusKelas: 12 ips 4
No. Absen:30
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
Pengenalan isu:Jalannya pengesahan RUU cipta kerja pada 5 Oktober tak ada yang mengira Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesankan RUU omnibus law cipta kerja, pada 8 Oktober Masyarakat berdemo menolak UU cipta kerja ke senayan saat DPR menggelar rapat paripurna.
Argument :RUU Cipta Kerja baru disepakati oleh Badan Legislasi DPR dan pemerintah pada 3 Oktober. Prosedur berikutnya, regulasi yang sudah disepakati harus dicek ulang, misalnya apakah seluruh tanda baca sudah sesuai atau apakah susunan kalimat sudah logis. Intinya, perbaikan non-substansial.
Biasanya pengecekan non-substansial untuk satu undang-undang saja membutuhkan waktu dua pekan sampai satu bulan; tergantung seberapa tebal dan kompleks regulasi tersebut. Waktu untuk merampungkan UU Cipta Kerja semestinya lebih panjang karena ia memengaruhi 79 undang-undang sekaligus.
Penegasan:bahwa RUU cipta kerja ini menimbulkan masalah dikalangan masyarakat banyak nya dari mereka tidak menyetujui adanya RUU cipta kerja dari hal tersebut terjadi lah ricuh di berbagai tempat dalam mengesahkan RUU cipta kerja ini seharusnya memperhatikan masyarakat tidak asal disahkan saja kalau mengambil keputusan itu yang adil tidak seenaknya saja menjadi bagian dari pemerintah tapi ingatlah ada masyarakat yang lebih penting.
Nama : Awan Lingga Putra
BalasHapusKelas : XII IPS 4
1. PENGENALAN ISU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan UU Omnibus Law. Sidang ini dilaksanakan di gedung DPR RI UU,Omnibuslaw disahkan pada 5 Oktober 2020 yang pada awalnya akan disahkan pada 8 oktober 2020.
2. ARGUMENTASI
Rapat paripurna yang dilakukan oleh DPR RI menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat Indonesia. Dimana RUU tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Poin soal kewenangan perizinan, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat yang terlalu mengintervensi kebijakan pemerintah daerah, memicu gelombang protes di sejumlah pelosok Tanah Air. Mulai dari Mahasiswa dari berbagai Universitas, pekerja dan buruh yang ikut turun untuk menolak disahkannya RUU Cipta Kerja.
3. PENEGASAN
Pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut, lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat. Pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja. Dalam masa pandemi ini seharusnya pemerintah harus lebih memfokuskan untuk menangani Virus Covid-19.
Nama: Anggie Dian Septiani
BalasHapusKelas: XII IPS 4
Absen: 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. Pengenalan Isu:
DPR RI telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Hal ini menuai banyak kontroversi di masyarakat.
2. Argumentasi:
Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna.
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja. Namun demikian, RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja.Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.
3. Penegasan:
Dengan adanya demo besar-besar penolakan terhadap Omnibus Law seharusnya pemerintah bisa lebih terbuka, bisa mendengarkan aspirasi rakyat karena negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka, sebelum mengesahkan atau memutuskan suatu hal sebagai wakil rakyat seharusnya bisa lebih bijak dengan mendengar dari masyarakat. Yang mana jika semuanya saling bekerja sama baik pemerintah ataupun masyarakat maka akan tercapai tujuan yang diinginkan. Tanpa harus timbul selisih yang merugikan salah satu pihak. Jangan sampai UU yang disahkan malah menyiksa rakyat dan menguntungkan para investor. Sebaiknya dipertimbangkan lagi kedepannya.
Nama : Hikmah Nur Alisa
BalasHapusKelas : XII IPS 4
Absen: 13
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1.PENGENALAN ISU
PERTARUHAN besar itu akhirnya dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Januari lalu resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020, termasuk empat undang-undang sapu jagat (omnibus law) yang bakal mengubah wajah negeri ini—sekali untuk selamanya. Tanpa partisipasi publik, bahkan ada kesan dirahasiakan, rancangan regulasi ini sudah keliru sejak permulaan.
Dari empat rencana omnibus law, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara, baru isi regulasi pertama yang mulai bocor ke publik.
Kekhawatiran publik muncul karena dua alasan. Pertama, pemerintah tak melibatkan semua pemangku kepentingan yang bakal terkena dampaknya. Kedua, ada indikasi pemerintah keliru mendiagnosis akar masalah yang mendasari kebutuhan akan omnibus law ini.
RUU Cipta Lapangan Kerja adalah omnibus law pertama dan paling kompleks. Ada 1.244 pasal dalam 79 undang-undang yang bakal berubah lewat satu ketuk pengesahan di Senayan. Dari belasan kluster pembahasan, sejumlah pertanyaan krusial sudah mengemuka seputar konsesi tambang, penggunaan kawasan hutan, masa berlaku hak guna usaha, analisis dampak lingkungan, dan aturan perburuhan.
2.ARGUMENT
Semua pertanyaan itu dipicu oleh tertutupnya pembahasan rancangan peraturan ini. Sulit dipahami mengapa pemerintah berkeras merahasiakan isi omnibus law sebelum naskahnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pekan ini. Bukannya membuat peraturan ini meluncur mulus, pembahasan yang tertutup justru akan membuat publik curiga. Apalagi Kementerian Perekonomian malah memberikan kewenangan kepada Ketua Kamar Dagang Indonesia untuk menyaring aturan yang bisa merugikan pengusaha. Ketika pemain ikut menjadi wasit, hasilnya adalah kesalahkaprahan luar biasa.
Tentu tidak ada yang salah dari niat Presiden Joko Widodo merapikan peraturan dan membongkar regulasi yang tumpang-tindih. Namun proses perumusannya tidak boleh menguntungkan hanya segelintir pengusaha—yang dekat dengan penguasa. Jika itu yang terjadi, ekonomi yang terbangun akan timpang dan keropos karena dikuasai kroni dan pemburu rente. Presiden juga rawan dituding hendak membalas budi kepada para donatur yang membantunya selama masa kampanye.
Persoalan kedua adalah substansi aturan sapu jagat ini. Pemerintah selalu menekankan bahwa omnibus law dibutuhkan untuk memperbaiki iklim investasi dan memudahkan rekrutmen tenaga kerja. Dua hal itu dinilai vital untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar melambung di atas kisaran 5 persen per tahun.
Masalahnya, pemerintah cenderung menyalahkan aturan-aturan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagai penghambat investasi. Padahal regulasi itu justru dulu dibuat untuk melindungi ekosistem agar eksploitasi sumber daya alam bisa berlangsung dengan berkelanjutan. Menafikan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi sama saja melawan tren global yang kini makin peduli terhadap ancaman krisis iklim.
Selain itu, yang membuat investor enggan datang ke Indonesia bukan semata soal aturan yang tumpang-tindih, melainkan konsistensi pelaksanaan peraturan di lapangan. Banyak kekacauan dalam pengadaan lahan untuk tambang dan perkebunan, misalnya, disebabkan oleh proses perizinan yang kolusif dan berbau korupsi, dari tingkat daerah sampai pusat.
BalasHapusKarena itu, Presiden seharusnya mencopot para pejabat yang rentan disogok, bukan memangkas aturannya. Sayangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selama ini dijagokan memberantas rasuah, sudah keburu dibikin mandul. Jika kebijakan itu diteruskan, perubahan aturan yang drastis untuk kepentingan pemodal malah akan memutihkan semua kejahatan yang selama ini terjadi di sektor kehutanan dan pertambangan. Kerugian publik akan berlipat ganda.
3.PENEGASAN
Aturan perburuhan juga sama rawannya. Mendengarkan pengusaha saja, tanpa menerima masukan buruh, bisa memperuncing konflik ketenagakerjaan. Keluhan para investor soal peraturan buruh di Indonesia memang sudah lama terdengar. Tapi pemecahan persoalan itu harus dengan mendengarkan dua pihak—serikat buruh dan asosiasi pengusaha, yang masing-masing punya kepentingan.
Walhasil, ada kesalahan diagnosis yang mendasar dalam perumusan omnibus law ini. Jika tak diluruskan, pemerintah dan parlemen bisa memberikan resep yang keliru kepada publik. Alih-alih membawa Indonesia menjadi negara maju, kita justru bisa terpuruk dalam krisis berkepanjangan.
Nama : Hikmah nur alisa
Kelas : XII IPS 4
Absen: 13
Nama:Linda Nur Ayati
BalasHapusKelas:XII Ips 4
Pengesahan RUU cipta kerja.
1. PENGENALAN ISU
DPR RI melakukan sidang Paripurna tentang pengesahan undang-undang cipta kerja.Sidang ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020.Pembahasan RUU cipta kerja memicu kontroversi.Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh diberbagai daerah,pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU cipta kerja.
2. ARGUMENT
RUU cipta kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam.Badan legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan diparipurna.keputusan itupun menuai protes.kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020.Demokrat PKS tolak RUU cipta kerja,7 fraksi mendukung dari 9 fraksi yang ada di DPR,dua fraksi menolak RUU cipta kerja.Sidang Paripurna pengesahan omnibus law RUU cipta kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pemerintah DPR.Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU cipta kerja.Sebelum Wo,ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat.anggota fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU cipta kerja ditunda dan voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dan berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha.Dengan demikian,risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law,misalnya izin mendirikan bangunan (IMB).Dengan RUU cipta kerja nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen-6 persen.
Nama : Inka Nafisah Fitri
BalasHapusKelas : XII IPS 4
PENEGASAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR RI menggelar sidang untuk mengesankan RUU Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi
2. ARGUMENT
Disahkanya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada senin (05/10) lalu melalui sidang paripurna memicu polemik di berbagai kalangan. RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pihak kerja seperti buruh, nelayan, dan petani. Penegasan RUU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak orang yang tidak menyetujui bahkan menolak adanya penegasan RUU ini, tidak hanya bagi buruh saja yang menolak tetapi mahasiswa juga ikut serta dalam menyuarakan suara rakyat. Akibatnya terjadilah demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR masing-masing daerah dengan mosi tidak percaya, untuk menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.
3. PENEGASAN
Dengan adanya penegasan RUU Cipta Kerja ini pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU yang dapat diterima oleh semua orang utuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga semua kalangan baik masyarakat, buruh, pengusaha merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja. Pemerintah juga harus melihat kondisi masyarakat, apalagi dalam situasi pendemi Covid-19 yang masih tercatat tinggi di indonesia. Maka dari itu pemerintah supaya melakukan penegasan RUU yang dapat diterima masyarakat pada kondisi seperti ini.
Nama : Lisa Agustina
BalasHapusKelas : XII IPS 4
1. Pengenalan Isu
Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat UU Ciptaker adalah rancangan undang-undang (RUU) di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat.
2. Argumen
Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. RUU dikritik oleh banyak pihak seperti elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat.
3. Penegasan
Jadi, dengan adanya RUU Cipta kerja sangat menjadi kontroversi dan banyak pihak yang tidak setuju dengan adanya RUU Cipta Kerja terutama organisasi buruh yang merasa keberatan karena RUU ini dibahas di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah dan DPR cenderung tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembahasanya. Dengan pembahasan yang tak sejalan dengan aturan, Komnas HAM menganggap penyusunan RUU Cipta Kerja terkesan tergesa-gesa.
Dini Widiani Wendasari
BalasHapusXII IPS 4/08
1. Pengenalan isu
DPR RI melaksanakan Sidang Paripurna yang membahas tentang pengesahan RUU Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan pada tanggal 5 oktober 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
2. Argument
Sejumlah anggota DPR RI mengaku tidak mendapatkan draf final dan utuh UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Ketika pengambilan keputusan tingkat pertama di Badan Legislasi, maupun pengesahan di rapat paripurna disebut tidak ada draf final yang diserahkan ke fraksi maupun anggota dewan.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, dalam tata tertib DPR tidak ada kewajiban draf RUU yang akan disahkan diberikan kepada anggota dalam rapat paripurna. Sebab, dia menyebut rapat paripurna bukan lagi pembahasan substansi RUU. Indra memastikan, pengesahan RUU Cipta Kerja sudah sesuai tata tertib DPR.
3. Penegasan
Dengan adanya polemik RUU Cipta Kerja, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat, dan menyesuaikan dengan amalan pancasila. Dan Lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat. pemerintah diharapkan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, karena ini negara demokrasi. Sehingga semua kalangan baik masyarakat, buruh, pengusaha, merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja. Ekonomi terjaga dan sumber daya Manusia maupun sumber daya alam semakin melimpah.
NAMA : SRIMULYANINGSIH
BalasHapusKELAS : XII IPS 4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Dimasa pandemi seperti DPR bersama jajaran pemerintah justru sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang menyebabkan banyak polemik publik.
2. ARGUMENTASI
Pembahasan substansi RUU Cipta kerja dalam rapat pada sabtu,3 Oktober lalu yang dilakukan DPR dan pemerintah mencuat banyak pertanyaan dan protes dari masyarakat. Rapat yang berlangsung pada malam hari tanpa perdebatan yang berarti pun menambah asumsi Masyarakat tentang tujuan penindasan kepada masyarakat atas dibentuknya RUU Cipta kerja tersebut. Padahal masih banyak pasal yang mendapat penolakan. Hal yang dianggap tidak tepat ini dipertegas sikap fraksi Demokrat dan fraksi partai keadilan sejahtera yang pada akhirnya menyatakan walk out saat ketua DPR hendak mengesahkan RUU Cipta kerja tersebut yang diketuk palu pada 5 Oktober. Hal ini diambil fraksi Demokrat karena partai demokrat tahu bahwasanya pengesahan RUU Cipta kerja ini akan menyebabkan banayk konflik bermunculan.
Kemudian para buruh yang terikat dalam persatuan buruh nasional, beserta para masyarakat dan mahasiswa dari berbagai universitas pun melakukan aksi demo besar-besaran. Demo ini dilakukan selama 3 hari demo memuncak pada tanggal 8 dimana ribuan masa dan di beberapa kota pun melakukan demo Omnibus law secara serentak. Kemudian pada 13 Oktober demo dapat diredakan meski sempat memanas. Penolakan-penolak seperti ini akan terus berlangsung hingga temui titik terang. Demo ini terus berlanjut karena isi dari RUU Cipta kerja ini dirasa akan sangat menyengsarakan rakyat kedepannya.
3. PENEGASAN
Meski berita yang beredar bahwa omnibus law akan sangat menyengsarakan rakyat. Tapi apakah semua itu benar?? Jawaban tentu belum pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya Vidio dari akun YouTube presiden Indonesia yaitu bapak Jokowi dodo yang menginformasikan isu isu yang beredar dimasyarakat tidaklah benar. Dalam video tersebut dikatakan bahwa point' point'yang beredar dimasyarakat adalah hoax.
Demokrasi terus berjalan namun anggota DPR justru bungkam dan yang menginformasikan justru presiden? Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan? Kemana para anggota DPR??
Hal itu tentu menjadi sorotan, seiring dengan hal tersebut demonstrasi yang terjadi kian mereda tapi belum juga madamkan #mositidakpercaya.
Dari segi pemerintahan dapat dikritik bahwa segala sesuatu baik program ataupun aturan yang berkaitan dengan masyarakat haruslah dilakukan secara transparan dan tentunya dipikir matang matang. Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab dengan apayang mete putuskan, tidak seharusnya setiap terjadi kesalah pahaman pemerintah menunggu demonstrasi baru konfirmasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa ini pemerintah memahami isi hati rakyat dan mau lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dari segi masyarakat,dapat diambil pembelajaran bahwa ap yang beredar dimedia sosial belum tentu pasti kebenarannya. Alangkah baiknya menggunakan media sosial dengan bijak, mengelola informasi yang didapat dengan mencari tahu kebenarannya. Jangan mudah terprovokasi dan bertindak tidak rasional, tidak salah berpendapat dan menyuarakan keadilan tapi sebelum itu harus tahu apakah sudah tepat dimana pendapat dan suara itu dilontarkan. Sekli lagi cari kebenarannya baru bersuara.
NAMA: Restu DwiYunimal
BalasHapusABSEN:28
KELAS: XII IPS 4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PNEGENALAN ISU:
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
Paripurna DPR itu berlangsung kemarin siang, Senin (5/10/2020). Rapat dibuka sekitar pukul 15.20 WIB dan dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel turut hadir secara langsung di ruang rapat.
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna.
Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan masyarakat buruh, mahasiswa, mahasiswi bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020.
2. ARGUMENT:
Gagasan omnibus law ini bukanlah hal baru. Tercatat, pemerintah pernah melontarkan gagasan ini ke publik pada tahun 2017. Kemudian, masih kuat dalam ingatan kita pada September 2019 Pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan ragam RUU dan revisi UU, termasuk RUU Pertanahan setelah menuai gelombang protes dari masyarakat luas.peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, mengatakan omnibus law adalah sebuah konsep hukum. Peraturan ini dibuat untuk menyasar sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. pendapat bagi yang tidak setuju dengan omnibus law.omnibus law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan.
3. PENEGASAN :
Dengan adanya UU RUU Cipta Kerja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membeberkan 7 tuntutan yang menjadi alasan buruh menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Poin yang ditolak buruh dalam UU Ciptaker di antaranya UMK dibuat bersyarat, pesangon dikurangi jadi 25 kali upah, hingga kontrak kerja seumur hidup. Hal ini membuat kontra di masyarakat.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNAMA : AFDHALI AHSAN SADZILI
BalasHapusKELAS : XII IPS 4
NO. ABSEN : 01
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Dimasa pandemi seperti DPR bersama jajaran pemerintah justru sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang menyebabkan banyak polemik publik.
2. ARGUMENTASI
Pembahasan substansi RUU Cipta kerja dalam rapat pada sabtu,3 Oktober lalu yang dilakukan DPR dan pemerintah mencuat banyak pertanyaan dan protes dari masyarakat. Rapat yang berlangsung pada malam hari tanpa perdebatan yang berarti pun menambah asumsi Masyarakat tentang tujuan penindasan kepada masyarakat atas dibentuknya RUU Cipta kerja tersebut. Padahal masih banyak pasal yang mendapat penolakan. Hal yang dianggap tidak tepat ini dipertegas sikap fraksi Demokrat dan fraksi partai keadilan sejahtera yang pada akhirnya menyatakan walk out saat ketua DPR hendak mengesahkan RUU Cipta kerja tersebut yang diketuk palu pada 5 Oktober. Hal ini diambil fraksi Demokrat karena partai demokrat tahu bahwasanya pengesahan RUU Cipta kerja ini akan menyebabkan banayk konflik bermunculan.
Kemudian para buruh yang terikat dalam persatuan buruh nasional, beserta para masyarakat dan mahasiswa dari berbagai universitas pun melakukan aksi demo besar-besaran. Demo ini dilakukan selama 3 hari demo memuncak pada tanggal 8 dimana ribuan masa dan di beberapa kota pun melakukan demo Omnibus law secara serentak. Kemudian pada 13 Oktober demo dapat diredakan meski sempat memanas. Penolakan-penolak seperti ini akan terus berlangsung hingga temui titik terang. Demo ini terus berlanjut karena isi dari RUU Cipta kerja ini dirasa akan sangat menyengsarakan rakyat kedepannya.
3. PENEGASAN
Meski berita yang beredar bahwa omnibus law akan sangat menyengsarakan rakyat. Tapi apakah semua itu benar?? Jawaban tentu belum pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya Vidio dari akun YouTube presiden Indonesia yaitu bapak Jokowi dodo yang menginformasikan isu isu yang beredar dimasyarakat tidaklah benar. Dalam video tersebut dikatakan bahwa point' point'yang beredar dimasyarakat adalah hoax.
Demokrasi terus berjalan namun anggota DPR justru bungkam dan yang menginformasikan justru presiden? Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan? Kemana para anggota DPR??
Hal itu tentu menjadi sorotan, seiring dengan hal tersebut demonstrasi yang terjadi kian mereda tapi belum juga madamkan #mositidakpercaya.
Dari segi pemerintahan dapat dikritik bahwa segala sesuatu baik program ataupun aturan yang berkaitan dengan masyarakat haruslah dilakukan secara transparan dan tentunya dipikir matang matang. Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab dengan apayang mete putuskan, tidak seharusnya setiap terjadi kesalah pahaman pemerintah menunggu demonstrasi baru konfirmasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa ini pemerintah memahami isi hati rakyat dan mau lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dari segi masyarakat,dapat diambil pembelajaran bahwa ap yang beredar dimedia sosial belum tentu pasti kebenarannya. Alangkah baiknya menggunakan media sosial dengan bijak, mengelola informasi yang didapat dengan mencari tahu kebenarannya. Jangan mudah terprovokasi dan bertindak tidak rasional, tidak salah berpendapat dan menyuarakan keadilan tapi sebelum itu harus tahu apakah sudah tepat dimana pendapat dan suara itu dilontarkan. Sekli lagi cari kebenarannya baru bersuara.
Nama : Dwi Linda Fatihah
BalasHapusKelas : XII IPS 4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.Kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menyebabkan kontroversi.
2. ARGUMENT
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan penolakan dari berbagai pihak.Tidak hanya sekedar penolakan akan tetapi diikuti dengan terjadinya kerusuhan luar biasa berupa demo merusak sarana publik dan fasilitas umum seperti yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya.Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan.Beberapa anggota Dewan dari fraksi Demokrat memutuskan untuk walkout karena tak didengarkan oleh petingginya.RUU Cipta Kerja dianggap lebih mementingkan para investor, sehingga para buruh merasa dirugikan.Omnibus Law memang memicu pro-kontra di kalangan masyarakat, hingga tak sedikit pula yang menolak, terutama dari kalangan buruh dan aktivis. Penolakan sangat keras dilakukan oleh para petani, buruh,mahasiswa,rakyat miskin kota dan lain-lainnya.
3. PENEGASAN
Dengan adanya penolakan besar besaran dari masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU.Karena RUU Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.Pemerintah diharapkan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat dan lebih mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.Sehingga semua kalangan baik masyarakat ataupun buruh merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini.
Nama : rahmawan
BalasHapusKelas : 12 ips4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang disidangkan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini terjadi kontroversi oleh masyarakat.
2. ARGUMEN
Masyarakat sekarang banyak yang merasa RUU ini hanya memprioritaskan investor dari pada pekerja. Maka dari itu banyak sekali mahasiswa - mahasiswi , kalangan pekerja dan buruh yang tidak merespon dengan adanya RUU tersebut. Hal ini menimbulkan aksi demontrasi unjuk rasa untuk menolak hak cipta kerja kepada DPR DPR di daerahnya masing-masing. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa RUU tersebut dapat merugikan para pekerja dan dapat menimbulkan yang tidak baik di lingkungannya .
3. PENEGASAN
Kesimpulannya yaitu , pemerintah seharusnya terbuka dalam pembuatan RUU tersebut , pemerintah juga harus bisa menampung dan menerima pendapat dari rakyat mengenai perubahan tersebut.
Nama: Ade Wulandari
BalasHapusKelas: XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
Pengenalan isu:
Bahwa DPR melakukan sidang pengesahan RUU cipta kerja yang dilakukan digedung DPR, yang dinilai terburu-buru. RUU cipta kerja ini menimbulkan berbagai isu yang dinilai merugikan masyarakat, terutama kaum buruh. Beberapa isu terkait RUU cipta kerja ini diantaranya seperti penghapusan UMK dan penghapusan pesangon. UU cipta kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, usaha mikro kecil dan menengah. RUU tersebut menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan karena dianggap merugikan pekerja dan hanya mementingkan pemberi kerja atau investor.
Argumen:
Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa DPR RI sedang melaksanakan sidang paripurna. Sidang tersebut dihadiri oleh berbagai pihak dengan berbagai agenda yang telah ditetapkan. Dalam sidang paripurna itu, membahas tentang percepatan pengesahan RUU cipta kerja. Keputusan itu menuai protes, kalangan buruh bereaksi dan berencana melakukan demonstrasi guna menyampaikan suara mereka sebagai upaya menolak RUU cipta kerja tersebut. Sidang paripurna pengesahan RUU cipta kerja banyak diwarnai debat panas antara peserta rapat dan pemimpin DPR. Saat sidang dilaksanakan Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU cipta kerja. Anggota fraksi demokrat mengajukan intrupsi agar pengesahan RUU cipta kerja ditunda atau di-voting. Namun, Aziz Samsudin tetap melanjutkan rapat sehingga fraksi Demokrat memilih untuk wolk out. Pengesahan undang-undang berisi aturan ketenagakerjaan tersebut mengundang kekecewaan dan ramai diperbincangkan. Kekecewaan disuarakan oleh rakyat terhadap DPR yang dinilai terburu-buru mengesahkan undang-undang ini.
Penegasan:
Jadi dalam pengesahan RUU cipta kerja ini menuai banyak protes, karena dianggap merugikan kaum pekerja dan buruh. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan beberapa aspek sebelum penyusunan UU cipta kerja ini. Isi UU tersebut seharusnya dipertimbangkan agar tidak terjadi kesetimpangan antara investor dengan pekerja. Sehingga dinilai tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Nama: Efa Lutfiana
BalasHapusKelas: XII IPS 4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR resmi mengesahkan Omnibuslaw Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada rapat paripurna, Senin (5/10/20). Pengesahan RUU cipta kerja memicu banyak kontroversi.
2. ARGUMENT
Pengesahan RUU Cipta Kerja menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Banyak kalangan yang kurang menyetujui bahkan menolak adanya pengesahan RUU ini, karena merasa dirugikan dan lebih mementingkan pihak investor. Seperti buruh, nelayan, petani, bahkan mahasiswa pun ikut serta dalam menyuarakan suara rakyat. Hal ini menimbulkan aksi demo besar-besaran oleh para buruh dan mahasiswa di daerahnya masing-masing.
3. PENEGASAN:
Dengan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja yang memicu banyak kontroversi dan banyak yang tidak setuju adanya RUU ini, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU tersebut. Dan pemerintah juga seharusnya bisa mendengarkan pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut, dan lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Nama : Isna Hikmah R
BalasHapusKelas : 12 Ips 4
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. Pengenalan isu
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. Argument
Sidang kali ini merupakan pembicaraan Tingkat II dan berlangsung cukup menegangkan dari berbagai belah pihak yang hadir. Sidang Paripurna ini mendapatkan respon kurang baik dari berbagai pihak. Banyak yang menganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja terutama kaum buruh, Sedangkan kalangan investor ataupun kalangan atas mendapatkan keuntungan. Sampai saat ini masyarakat masih menunggu keputusan yang akan dilakukan agar tidak saling merugikan satu dengan yang lain.
3. Penegasan
Pengesahan RUU Cipta Kerja harus sangat sangat diperhatikan maka dari itu pemerintah harus terbuka dalam pembuatan RUU tersebut dan juga harus bisa menampung serta menerima pendapat dari rakyat.
Nama : Intan Puspita Hapsari
BalasHapusKelas : XII IPS 4
Absen : 16
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. Pengenalan Isu
RUU Cipta Kerja disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan proses pengadaan tanah. UU tersebut dikritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak buruh dan hak atas tanah adat, dan meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.
2. Argumentasi
Pemerintah menetapkan target musyawarah selesai dalam 100 hari. Namun, para pemimpin DPR baru memulai pembicaraan formal tentang RUU tersebut hingga 1 April 2020. Versi draf RUU tersebut dikritik oleh elemen media di Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja dan aktivis lingkungan karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat. Hanya beberapa jam sebelum pengesahan tersebut, 35 perusahaan investasi mengirim surat yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahaya dari RUU tersebut bagi lingkungan. Pengesahan RUU itu didukung tujuh partai yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP, namun di tolak oleh dua partai yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sejak Februari 2020, banyak protes digelar di seluruh Indonesia di depan gedung DPRD dan jalan-jalan lainnya. Alasan terjadinya kampanye penolakan RUU Cipta Kerja antara lain; dibentuknya Badan Pengelola Investasi oleh Menteri Keuangan dengan uang sebesar 75 triliun, penghapusan denda bagi pengusaha yang telat membayar pajak, penghapusan UMR dan menggantinya berdasarkan inflasi, waktu lembur ditingkatkan 4 jam/minggu dan waktu libur dikurangi sehingga menjadi 1 hari, korporasi pajak penghasilan akan diturunkan hingga 20% mulai tahun 2025, dilonggarkannya aturan untyk pekerja asing, peraturan lingkungan untuk bisnis dilonggarkan, menciutkan daftar industri yang dilarang menerima investasi swasta, dan aturan pemecatan pekerja dilonggarkan.
3. Penegasan
RUU tersebut dikecam oleh Konfederasi Serikat Buruh Internasional dan 35 lembaga investasi internasional. Said Aqil Siradj, Ketua NU menyatakan penentangannya terhadap RUU tersebut dan mengecamnya karena hanya menguntungkan kapitalis, investor, dan konglomerat. Sebuah serangkaian protes yang sedang berlangsung pada Oktober 2020 menuntut hukum dicabut.
Nama: Afinda Dewi Destanti
BalasHapusKelas : XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan UU Omnibus Law. Sidang ini dilaksanakan di gedung DPR RI UU,Omnibuslaw disahkan pada 5 Oktober 2020 yang pada awalnya akan disahkan pada 8 oktober 2020 dipercepet karena adanya covid 19.
2. ARGUMENT: RUU Cipta Kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan. RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.
Pemerintah dan DPR juga dianggap kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
3. PENEGASAN
Seharusnya dalam pembuatan RUU Cipta Kerja lebih terbuka dan mempertimbangkan pendapat serta aspirasi dari rakyat. Dan pengesahan RUU Cipta Kerja harus lebih dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat serta harus lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama : Anaful Hazis
BalasHapusKelas : 12 IPS 3
No. Absen : 07
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU:
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini jadi kontroversi dan mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk menolak RUU tersebut masih berlangsung.
2. ARGUMENTASI
Rapat kerja badan legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja pemerintah di setujui menjadi undang-undang pada rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut sebanyak 7 kali fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , partai Golkar, partai Gerindra, partai Nasdem, partai kebangkitan bangsa, partai amanat Nasional, partai persatuan pembangunan. Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu partai Keadilan Sejahtera dan partai Demokrat. Pembahasan RUU Cipta kerja memicu kontroversi. Meski dirundingkan penolakan dan demo besar besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
3. PENEGASAN
Dalam pengesahanRancangan Undang-Undang banyak menuai polemik dimasyarat di berbagai daerah yang mengakibatkan terjadinya demostrasi karena masayarat tidak meyetujui adanya UU Omnobuslaw karena masyarakan merasa tidak diutungkan oleh UU Omnibuslaw ini. Sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan kesejahteran masyarakat .
Nama:Tisa nur c
BalasHapusKelas:XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPITA KERJA
1. Pengenalan Isu
DPR bersama para jajaran melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan RUU Cipita Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020,
2. Argumen
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan pancasila.Pedebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta Kerja pun terjadi, hingga fraksi partai demokrat walk out dari ruang sidang.RUU Cipta Kerja dianggap Lebih mementingkan kelas atas atau para investor, sehingga kelas bawah, atau buruh merasa dirugikan.Omnibus law RUU Cipta Kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaanya. Karena ini, para mahasiswa, buruh, dan berbagai golongan masyarakat lain, mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta Kerja dengan mosi tidak percaya.
3. Penegasan
Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ini.
Perlunya Mengurangi Penggunaan Plastik
BalasHapus1.SampahPernyataan Pendapat;
Penggunaan plastik memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Saat kita membeli makanan, baju, atau barang-barang lainnya, pasti akan digunakan plastik sebagai pembungkus. Apabila ini dibiarkan, maka Indonesia akan darurat sampah plastik. Maka dari itu, perlu sekali kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik.
2.Argumentasi
Seperti yang kita ketahui, sampah plastik adalah jenis sampah yang tidak dapat diuraikan. Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah plastik di Indonesia sebesar 175.000 ton per hari. Bisa dibayangkan betapa banyaknya sampah tersebut,
Saking banyaknya, bahkan beberapa daerah kesulitan mencari Tempat Pembuangan Akhir untuk menimbun sampah-sampah tersebut. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, seperti di sungai hingga bermuara di laut. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap ekosistem di laut.
3.Penegasan Ulang Pendapat;
Oleh karena itulah, sembari mencari alternatif lain pengganti plastik sebagai pembungkus, masyarakat perlu kesadaran tinggi untuk mengurangi penggunaan plastik. Bisa dilakukan dengan langkah kecil, yaitu membawa pembungkus plastik sendiri saat membeli makanan, baju, maupun barang di luar.
Nama: sephiana rizki dewi Sartika
Kelas;XII IPS 3
Nama : Suratman
BalasHapusKelas : Xll IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPITA KERJA
1. Pengenalan Isu
DPR bersama para jajaran melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan RUU Cipita Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020,
2. Argumen
Pengesahan RUU Cipta Kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan pancasila.Pedebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta Kerja pun terjadi, hingga fraksi partai demokrat walk out dari ruang sidang.RUU Cipta Kerja dianggap Lebih mementingkan kelas atas atau para investor, sehingga kelas bawah, atau buruh merasa dirugikan.Omnibus law RUU Cipta Kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaanya. Karena ini, para mahasiswa, buruh, dan berbagai golongan masyarakat lain, mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta Kerja dengan mosi tidak percaya.
3. Penegasan
Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ini.
Marvella Dias Ambarwati
BalasHapusXII IPS 2
19
1. PENGENALAN ISU
Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat UU Ciptaker adalah rancangan undang-undang (RUU) di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat.
2. ARGUMENT
Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Karena hal itu akan menimbulkan berbagai polemik didalam masyarakat. Dimana dari RUU Cipta Kerja tersebut akan menimbulkan berbagai kesenjangan sosial bagi masyarakat terutama bagi masyarakat kelas bawah atau rendah, dan akan semakin menjadi jadi bagi masyarakat kelas atas atau para investor. Pengesahan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja jadi sorotan banyak kalangan. Poin-poin dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini pun siap untuk diundangkan. Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.
3. PENEGASAN ULANG
RUU Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, yakni RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun demikian, RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja.
Nama : Nadia Wulandari
BalasHapusKelas : XII IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. Pengenalan Isu
DPR bersama para jajaran melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan RUU Cipita Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020.
2. Argumentasi
RUU Cipta Kerja sendiri memiiki 15 bab dan 174 pasal dimana sembilan fraksi DPR RI telah menyetujuinya, tetapi dua fraksi yakni Demokrat dan PKS tetap menolak seluruh pembahasan. RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Pemerintah dan DPR juga dianggap kejar tayang menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini digadang-gadang dapat menarik minat investor asing menanamkan modal di Tanah Air sehingga bisa mengatrol pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
3. Penegasan
Pengesahan RUU Cipta Kerja harus sangat sangat diperhatikan maka dari itu pemerintah harus terbuka dalam pembuatan RUU tersebut dan juga harus bisa menampung serta menerima pendapat dari rakyat.
NAMA : Sekar Sukmaningsih
BalasHapusKELAS : XII IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU :
DPR RI atau Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia lagi-lagi bertingkah dan menghasilkan pemufakatan dengan mengesahkan suatu RUU berupa RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law rupanya tak ada istirahat untuk hal-hal seperti itu, meskipun pengesahan RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dari masyarakat.
2. ARGUMENT : Pengesahan RUU Cipta Kerja yang menuai banyak perdebatan dan kritikan karena dianggap hanya menguntungkan pihak investor dibandingkan para pekerja atau buruh. Karena itu banyak yang menentang baik dari kalangan rakyat biasa, buruh, yang berbuah demonstrasi diberbagai daerah. Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI direspon dengan demo besar-besaran di sejumlah daerah. Tak jarang, aksi unjuk rasa berujung dengan kericuhan. Pangkal ponolakannya terutama terkait dengan Ketenagakerjaan. Tidak hanya para buruh yang melakukan demonstrasi tetapi para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul didepan gedung DPRD dan pusat guna menyuarakan pendapatnya.
3. PENEGASAN :
Sudahlah jelas jika pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan khususnya para buruh dan masyarakat kecil. Pengesahan tersebut menuai perdebatan dan diperlukanlah pertimbangan dan peninjauan ulang.
Nama : Risky Syita Pambayun
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
Pengesahan RUU CIPTAKER
1. PENGENALAN ISU :
DPR RI mengadakan sidang paripurna. Pengesahan RUU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang berujung kontroversial.
2. ARGUMENT :
RUU Cipta Kerja telah
disahkan DPR RI menjadi UU melalui rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Dalam rapat ini terdapat sembilan fraksi DPR yang menyampaikan pandangannya tentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Terdapat dua fraksi yang tetap menolak disahkannya RUU Cipta Kerja yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Pengesahan RUU Cipta Kerja masih terus mengundang respons dari berbagai pihak. Ada pihak yang kecewa dan menolak, namun ada juga pihak yang mengapresiasi pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.
Para buruh merasa sangat kecewa atas disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Mereka merasa bahwa pemerintah dan DPR berpihak kepada orang yang berkuasa dan beruang. Seperti yang diketahui bahwa pekerja dan buruh akan melakukan mogok nasional pda 6-8 Oktober dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja. Para akademisi juga berpendapat bahwa hal tersebut terkesan memaksa kehendak. Aspirasi publik sudah tidak lagi didengar seakan tidak lagi mau mendengar dampak bagi hak-hak dasar warga.
3. PENEGASAN :
Pengesahan RUU Cipta Kerja harus sangat sangat diperhatikan maka dari itu pemerintah harus terbuka dalam pembuatan RUU tersebut dan juga harus bisa menampung serta menerima pendapat dari rakyat.
Nama : Surya Indra
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU : RUU Cipta Kerja saat ini menjadi perbincangan di Indonesia. Setelah DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja yang dilaksanakannya sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020. Proses pembahasan Omnibus Law juga mendapat respon pro-kontra dari berbagai pihak.
2. ARGUMENTASI : Omnibus Law berkaitan dengan bidang ekonomi, namun Omnibus Law juga menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya sistem ketenagakerjaan yang tidak adil bagi para buruh. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus law, UU Cipta Kerja yang baru disahkan terdapat 15 bab dan 174 pasal, semuanya mengatur berbagai hal dari ketenagakerjaan sampai lingkungan hidup, hal ini juga menjadi dampak buruk bagi masyarakat terutama buruh atau pekerja lainnya. Karena Omnibus Law lebih condong ke pihak investor dan untuk meningkatkan investasi.
3. PENEGASAN ULANG : Menurut saya pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, seharusnya Pemerintah harus lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat, dan harusnya lebih fokus terlebih dahulu pada kondisi negara ini yang masih terdampak Covid-19.
Nama : Triana Umi Ma'rifah
BalasHapusKelas : 12MIPA2
Abs. : 31
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR bersama jajaran pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang menyebabkan banyak polemik publik.
2. ARGUMENT
RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih sehingga iklim investasi menjadi lebih baik.Dalam konteks ini, sejumlah regulasi yang dianggap menghambat investasi seperti UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian nasional saat ini.Seperti diketahui, meski memiliki sejumlah kelemahan, namun substansi ketenagakerjaan dalam ketiga UU tersebut dianggap masih lebih baik dibanding usulan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, aspek perlindungan tenaga kerja dalam ketiga UU tersebut dianggap sebagai penghambat investasi dan perluasan tenaga kerja. Dengan kata lain, melambatnya laju investasi dan pertumbuhan lapangan kerja ditengarai karena pasar tenaga kerja dalam negeri yang kurang fleksibel. Konsekuensinya, informalisasi pasar tenaga kerja dianggap sebagai solusi permanen untuk mendongkrak investasi dan perluasan lapangan kerja. Padahal, dominasi pekerja sektor informal dalam pasar tenaga kerja terus meningkat dari waktu ke waktu.
3. PENEGASAN ULANG
tujuan di ciptakannya omnibus law yaitu Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya “gelombang investasi” guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Dengan demikian Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang detail agar masyarakat tidak salah menangkap informasi.
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
BalasHapus1. PENGENALAN ISU:
DPR RI melaksanakan sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020,Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan menjadi kontroversi bahkan mengundang kritikan berbagai kalangan masyarakat bahkan banyak dari buruh. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat menolak RUU tersebut masih berlangsung.
2. ARGUMENTASI:
Rapat paripurna yang dimajukan, yang semula tanggal 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. DPR beralasan, sidang dipercepat karena ada 18 anggota DPR yang terkonfir terkena Covid-19. Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan omnibus law ini dengan beragam alasan dan argumentasi.Tidak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha. Masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan bahkan menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku.DPR yang seharusnya dapat menampung aspirasi dari rakyat, kini rakyat beranggapan bahwa DPR berjalan semaunya saja. Adanya pemajuan dalam pengesahan RUU omnibus law, dari berbagai fraksi partai yang menyetujui terdapat 2 fraksi partai yang tidak setuju yaitu Demokrat dan PKS.
3. PENEGASAN
Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU. Dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
Nama : Rahma Yuliana
BalasHapusKelas : XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1) PENGENALAN ISU
DPR RI melaksanakan sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020.Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI direspon dengan demo besar-besaran di sejumlah daerah. Tak jarang, aksi unjuk rasa berujung dengan kericuhan.
2) ARGUMENTASI
UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR mengatur setidaknya 11 kluster antara lain penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan yang terakhir kawasan ekonomi.Sehingga dalam praktiknya, pengesahan satu UU berupa Omnibus Law Cipta Kerja langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. Namun demikian, sejauh ini polemik paling banyak muncul yakni pada amandemen terkait perburuhan yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3) PENEGASAN
Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 .
Nama: Febrianingsih
BalasHapusKelas : XII IPS 1
PENGESAHAN RUU KERJA
1). Pengenalan Isu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna dengan sejumlah agenda. Salah satunya adalah pengambilan keputusan mengenai RUU cipta kerja atau omnibus law yang memicu polemik diberbagai kalangan.
2. Argumen
RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih sehingga iklim investasi menjadi lebih baik.Dalam konteks ini, sejumlah regulasi yang dianggap menghambat investasi seperti UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian nasional saat ini.Seperti diketahui, meski memiliki sejumlah kelemahan, namun substansi ketenagakerjaan dalam ketiga UU tersebut dianggap masih lebih baik dibanding usulan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, aspek perlindungan tenaga kerja dalam ketiga UU tersebut dianggap sebagai penghambat investasi dan perluasan tenaga kerja. Dengan kata lain, melambatnya laju investasi dan pertumbuhan lapangan kerja ditengarai karena pasar tenaga kerja dalam negeri yang kurang fleksibel. Konsekuensinya, informalisasi pasar tenaga kerja dianggap sebagai solusi permanen untuk mendongkrak investasi dan perluasan lapangan kerja. Padahal, dominasi pekerja sektor informal dalam pasar tenaga kerja terus meningkat dari waktu ke waktu.
3. Penegasan
Dengan adanya demo besar-besar penolakan terhadap Omnibus Law seharusnya pemerintah bisa lebih terbuka, bisa mendengarkan aspirasi rakyat karena negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka, sebelum mengesahkan atau memutuskan suatu hal sebagai wakil rakyat seharusnya bisa lebih bijak dengan mendengar dari masyarakat. Yang mana jika semuanya saling bekerja sama baik pemerintah ataupun masyarakat maka akan tercapai tujuan yang diinginkan. Tanpa harus timbul selisih yang merugikan salah satu pihak. Jangan sampai UU yang disahkan malah menyiksa rakyat dan menguntungkan para investor. Sebaiknya dipertimbangkan lagi kedepannya.
Nama : Rahma Dyah Sabilla
BalasHapusKelas : 12 IPS 1
1. Pengenalan Isu
Pembahasan kilat dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja DPR pada 5 oktober lalu yang dinilai merugikan buruh dan pekerja sehingga menyebabkan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia.
2. Argumentasi
Aksi yang dilaksanakan oleh buruh pada 6 oktober lalu diwarnai kericuhan. Pemerintah merespon bahwa apabila dirasa tidak puas dengan RUU Ciptaker ini bisa mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat dilaksanakan sidang pengesahan dilakukan secara tertutup dan dinilai tergesa-gesa. Memang benar banyak perusahaan asing yang akan menanam modal di indonesia. Tapi agaknya terlalu berat sebelah jika mengesampingkan permasalahan para buruh yang, jam lembur lebih lama, penghapusan upah minimum, dll. Karena alasan inilah para buruh dan pekerja memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan mereka.
Alasan para penanam modal datang ke indonesia selain melimpahnya tenaga kerja adalah karena mereka bersedia dibayar murah. Lapangan pekerjaan memang ada tapi hidup buruh tidak ada kata sejahtera.
3. Penegasan Ulang
Diharapkan kepada pemerintah untuk membuka ruang diskusi dengan rakyat. Hal ini dilaksanakan agar menemui titik ujung dari permasalahan pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Pemerintah dan DPR harus mau mendengarkan aspirasi rakyat dan rakyat juga harus mau mendengarkan lebih detail mengenai pasal-pasal yang kontroversi itu.
Nama : Nanda Febiana
BalasHapusKelas : XII Ips 4
1. Pengenalan Isu
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR telah membahas beberapa undang-undang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Rancangan Undang-Undang KUHP atau RUU KUHP.
2. Argumen
Pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana DPRR mengesahkan RUU KUHP yang dimana terjadinya banyak polemik bahkan menyebabkan banyak aksi demonstrasi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU KUHP tersebut. Aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan lebih menguntungkan bagi para investor, membuat RUU cipta kerja tidak diterima masyarakat dan juga mahasiswa.
Maka dari itu para Mahasiswa dan masyarakan malakukan aksi demonstrasi dengan harapan pemerintah lebih terbuka dalam pembuatan RUU, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat, dan menyesuaikan dengan amalan pancasila. Dan Lebih
mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
pemerintah diharapkan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, karena ini negara demokrasi. Sehingga semua kalangan baik masyarakat, buruh, pengusaha, merasa diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja. Ekonomi terjaga dan sumber daya Manusia maupun sumber daya alam semakin melimpah.
3. Pengesahan
Jadi kesimpulan dari atas dasar itu, sebelum
pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR harus melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan agar
mendapatkan dukungan masyarakat (people endorsement) dan dukungan politik (political endorsement) sebelum ada persetujuan hukum (legal approval) antara DPR dengan Presiden agar produk hukum yang dihasilkan lebih Aspiratif dan berkarakter Progresif.
BalasHapusNama : Fitriani
Kelas : 12 Ips 1
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta kerja. Disamping itu masyarakat sipil menolak secara tegas dan menyatakan mosi tidak percaya RUU Cipta kerja, karena isi Omnibus Law ini dinilai merugikan para buruh. Pengesahan rancangan undang-undang diambil melalui hasil rapat paripurna pada senin (5/10/2020). Proses pengesahan RUU Cipta kerja memunculkan perdebatan sampai terjadi demonstrasi oleh kalangan mahasiswa dan buruh.
2. ARGUMENT
DPR beralasan, dipercepat pengesahan UU Cipta kerja karena ada anggota DPR yang terkonfirmasi positif virus COVID-19. Paripurna penutupan masa sidang juga antara lain dalam rangka supaya aktivitas digedung dengan otomatis berkurang dan sangat terbatas. Sebanyak tujuh fraksi memberi persetujuan terhadap hasil pembahasan draf rancangan RUU cipta kerja. Namun terdapat dua fraksi yang menolak tegas terhadap RUU. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja adalah ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing termasuk ancaman kedaulatan pangan.
3. PENEGASAN
Jadwal pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dijadwalkan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (8/10/2020). Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan diadakan di lingkungan kerja masing-masing, sebagai upaya untuk menghindari penyebaran penularan wabah COVID-19.
RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi.
NAMA : MUHAIMAH
BalasHapusKELAS : 12 MIPA 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU : Pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020, Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal tersebut mengakibatkan berbagai polemik pada masyarakat Indonesia. Yang di permasalahkan dalam Omnibus Law lumayan banyak, diantaranya waktu istirahat dan cuti, upah, jaminan sosial, dan pesangon.
2. ARGUMENT : Banyak sekali tanggapan yang masyarakat berikan mengenai UU Cipta Kerja, mulai dari ada yang bersikap masa bodo hingga puncaknya adalah aksi demo. UU Cipta Kerja dinilai sebagai undang-undang yang menghilangkan hak rakyat. Para serikat pekerja menilai Omnibus Law memangkas kesejahteraan buruh dari aturan sebelumnya yaitu undang-undang ketenagakerjaan.
3. PENEGASAN : Pengesahan RUU Omnibus Law memang benar-benar mengakibatkan munculnya masalah baru di tengah pandemi covid-19. Belum tuntas dalam menangani kasus covid-19, malah membuat keputusan baru yang mengakibatkan rakyat resah. Ditambah dengan tanggapan rakyat dengan melakukan demo juga menimbulkan kerugian karena rusaknya infrastruktur pemerintah.
Nama : Astri Novianti
BalasHapusKelas :12 IPS 2
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMEN
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat. Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha. Dengan demikian, risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.
Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen- 6 persen.
BalasHapusNama : Ajeng Alisiya Putri
Kelas : XII IPS 3
No. Ab: 05
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU:
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan Omnibus Law. Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Proses pembahasan serta rencana pengesahan ini jadi kontroversi dan mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk buruh. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk menolak RUU tersebut masih berlangsung.
2. ARGUMENTASI:
Rapat paripurna yang dimajukan, yang semula tanggal 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. DPR beralasan, sidang dipercepat karena ada 18 anggota DPR yang terkonfir terkena Covid-19. Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan omnibus law ini dengan beragam alasan dan argumentasi. Tak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha. Masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. DPR yang seharusnya dapat menampung aspirasi dari rakyat, kini rakyat beranggapan bahwa DPR berjalan semaunya saja. Adanya pemajuan dalam pengesahan RUU omnibus law, dari berbagai fraksi partai yang menyetujui terdapat 2 fraksi partai yang tidak setuju yaitu Demokrat dan PKS.
3. PENEGASAN
Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU. Dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
NAMA : TRIANA UMI M
BalasHapusKELAS : XII MIPA 2
ABS. : 31
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR bersama jajaran pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang menyebabkan banyak polemik publik.
2. ARGUMENT
RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih sehingga iklim investasi menjadi lebih baik.Dalam konteks ini, sejumlah regulasi yang dianggap menghambat investasi seperti UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian nasional saat ini.Seperti diketahui, meski memiliki sejumlah kelemahan, namun substansi ketenagakerjaan dalam ketiga UU tersebut dianggap masih lebih baik dibanding usulan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, aspek perlindungan tenaga kerja dalam ketiga UU tersebut dianggap sebagai penghambat investasi dan perluasan tenaga kerja. Dengan kata lain, melambatnya laju investasi dan pertumbuhan lapangan kerja ditengarai karena pasar tenaga kerja dalam negeri yang kurang fleksibel. Konsekuensinya, informalisasi pasar tenaga kerja dianggap sebagai solusi permanen untuk mendongkrak investasi dan perluasan lapangan kerja. Padahal, dominasi pekerja sektor informal dalam pasar tenaga kerja terus meningkat dari waktu ke waktu.
3. PENEGASAN ULANG
tujuan di ciptakannya omnibus law yaitu Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya “gelombang investasi” guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Dengan demikian Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang detail agar masyarakat tidak salah menangkap informasi.
Nama : Risa Aprianti
BalasHapusKelas : Xll IPS 3
Absen : 26
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
PENGENALAN ISU
DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan undang-undang cipta kerja. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menyebabkan banyak polemik buplik.
ARGUMEN
Masyarakat banyak yang merasa bahwa RUU ini hanya memproritaskan para investor daripada para pekerja atau buruhnya. Walaupun RUU ini baik namun masih dirasa belum sempurna dan masih harus banyak resvisi sebelum disahkan. Namun anggota DPR mengesankan dengan kesan terburu-buru. Disamping putusan sidang memunculkan berbagai pro dan kontra di kalangan pejabat ,rakyat bahkan DPR. Hal ini di picu karena putusan DPR dianggap tidak relevan dengan keputusan rakyat. Padahal, mereka merupakan wakil dari rakyat. Menanggapi hal tersebut berakhir dengan adanya aksi demo yang melibatkan antara lain mahasiswa.
PENEGASAN
RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU. Dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat.
Nama: Anisah Amani Sholihah
BalasHapusKelas: 12 mipa 1
1) pengenalan isu:
Sekarang ini keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja,karna dampak dari pengesahan RUU cipta kerja 5 oktober lalu, keadaan ini disebabkan adanya beberapa pihak yang merasa RUU tersebut masih belum maksimal,sehingga memancing Kahayalak publik yang merasa bahwa hal ini masih belum benar mengadakan demo,yang didalamnya banyak pihak terlibat,seperti buruh dan mahasiswa.
2) Argumen:
Masyarakat banyak yang merasa bahwa RUU ini hanya memproritaskan para investor daripada para pekerja atau buruhnya , walaupun RUU ini baik namun masih dirasa belum sempurna dan masih harus banyak resvisi sebelum disahkan,namun malah anggota DPR mengesankan yang terkesan terburu-buru,selain itu yang memicu api dihati para rakyat yaitu saat seorang anggota DPR sedang berusaha untuk berargumen malahan oleh salah satu anggota lainya yang diduga adalah sang ketua DPR dengan tega memute mic seorang anggota yang ingin berargumen , sehingga banyak orang yang berdemo atas nasib buruh serta menyayangkan sikap mereka yang terkesan tidak mau mendengarkan suara rakyat.
3) Penegasan:
RUU ini sangat terkesan terburu-buru dan tersembunyi,yang seharusnya hal seperti ini terbuka dan didalam keadaan pandemi ini mengapa pemerintah tidak fokus terlebih dahulu pada kasus virus covid-19 yang berada di Indonesia terlalu lama,yang dimana dinegara lain sudah mulai mereda malah di Indonesia ini tidak ada hentinya.
Nama: Fitria Intan Tamara
BalasHapusKelas: XII MIPA 1
PENGENALAN ISU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan ini mengundang berbagai reaksi dan kecaman masyarakat. Selain susbtansi yang menimbulkan keresahan, perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai tidak transparan dan diputuskan tergesa-gesa.
ARGUMEN
Dalam rapat paripurna ini, sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka soal RUU Cipta Kerja. Hanya dua yang tetap menyatakan menolak seluruh hasil pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Hasilnya, RUU Cipta Kerja pun tetap disahkan menjadi UU karena mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah sepakat.
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengaku sangat kecewa atas disahkannya omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Menurut dia, pengesahan tersebut menjadi bukti jika pemerintah dan DPR hanya berpihak kepada kaum korporasi, pemilik modal, dan orang yang mempunyai uang serta kuasa.
Menurut para akademisi, pengesahan UU tersebut terkesan memaksakan kehendak dan berada di luar batas kewajaran. Selain itu, aspirasi publik pun tidak didengar, tetapi justru dilakukan pembatasan, seakan tidak lagi mau dan mampu mendengar dampak bagi hak-hak dasar warga.
PENEGASAN
Secara spesifik, para buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan. Selain itu, buruh juga meminta agar nilai pesangon tidak berkurang, kemudian juga penolakan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup.
BalasHapus1.PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2.ARGUMEN
RUU Cipta Kerja dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR.
3.PENEGASAN ULANG
Pengesahan RUU ini menciptakan aksi mahasiswa yang menolak adanya RUU.Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha.
Nama:Wulandari
Kelas:12ips1
Nama; sephiana rizki dewi Sartika
BalasHapusKelas;12 IPS 3
1.pengenalan isu;DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan undang-undang cipta kerja. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menyebabkan banyak polemik buplik menjadikan beberapa pihak yang pro dan kontra.
2.Argument;Tak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha. Masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku.
3.penegasan ulang;RUU Cipta Kerja ini banyak memicu kontroversi. Sebagian masyarakat tidak menyetujui adanya RUU Cipta Kerja ini dan sebaiknya pemerintah,sebaiknya pemerintah terbuka dalam melakukan tindakan yang akan berakibat pada masyarakat luas.
Nama : Defi Latifah
BalasHapusKelas. : XII IPS 3
1.PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2.ARGUMEN
RUU Cipta Kerja dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR.
3.PENEGASAN ULANG
Pengesahan RUU ini menciptakan aksi mahasiswa yang menolak adanya RUU.Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha.
Nama : Risky Syita Pambayun
BalasHapusKelas : XII MIPA 2
No. Absen : 26
1.) Pengenalan Isu
DPR RI beberapa waktu lalu telah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja yang dimana kita ketahui RUU tersebut memicu banyak polemik dikalangan masyarakat, adapun isu yang beredar dikalangan masyarakat, isu yang pertama mengenai PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, dan tenaga kerja asing (TKA).
2.) Argumen
Rencana pengesahan RUU cipta kerja memang sudah ramai dibicarakan dari lama. Namun, pada fase pertama pengenalan RUU ini sudah menuai banyak polemik bahkan menyebabkan banyak demonstrasi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU tersebut. Kabar mengejutkan datang pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana DPR RI mengesahkan RUU menjadi UU. Dalam rapat paripurna yang diadakan pengesahan RUU ini telah disetujui oleh ketujuh fraksi partai, pada awalnya rapat pengesahan ini dijadwalkan masih tiga hari mendatang namun tiba tiba dipercepat. Dan inilh yang menjadi sorotan publik, dimana publik menganggap DPR terlalu terburu buru dalam mengesahkan RUU tersebut, DPR juga dianggap tidak transparan dalam rapat pengesahan tersebut.
Berdasarkan berita yang beredar RUU cipta kerja dikatakan lebih menguntungkan investor dibandingkan para buruh, sangat disayangkan memang. Jika dilihat dari kacamata berita yang beredar memang ini sangat merugikan. Namun, jika dilihat bukan dari substansinya yang akan menjadi sorotan dan pertanyaan disini bukanlah isi dari UU tersebut tetapi kenapa DPR begitu tergesa gesa dalam mengesahkannya? Bahkan ada anggota DPR yang belum menerima draf UU sebelum disahkan, bukankah hal ini patut dipertanyakan? Jika anggota DPR nya saja belum mendapat draf apa kabar dengan masyarakat yang belum mengetahui pasti isi UU secara gris besar tahu tahu sudah disahkan.
Dari sinilah DPR dianggap tidak transparan dan tidak mau mendengar aspirasi dari rakyat. Tidak seharusnya DPR tergesa gesa dalam mengesahkan, sememtra masyarakat saja belum paham betul apa saja isi dari RUU cipta kerja dan malah hal ini menui berbagai persepsi dari masyarakat ditambah dengan isu dan berita yang beredar di media sosial.
3.) Penegasan
Dari berita yang beredar di masyarakat RUU cipta kerja terlihat begitu merugikan buruh. Tapi apakah semua itu benar? Jawabannya belum pasti. Hal ini dibuktikan dengan adanya video dari akun YouTube Presiden Indonesia yang mengonfirmasi isu isu yang beredar dimasyarakat tidaklah benar. Dalam video tersebut dikatakan bahwa point' point' yang beredar dimasyarakat adalah hoax.
Demonstrasi sudah berjalan selama tiga hari, anggota DPR bungkam dan yang mengonfirmasi justru presiden? Bukankah menjadi pertanyaan? Tentu saja, kemana anggota DPR?
Hal itu tentu menjadi sorotan, seiring dengan hal tersebut demonstrasi yang terjadi kian mereda tapi belum juga madamkan #mositidakpercaya.
Dari segi pemerintahan dapat dikritik bahwa segala sesuatu baik program ataupun aturan yang berkaitan dengan masyarakat haruslah dilakukan secara transparan dan tentunya dipikir matang matang. Pemerintah juga seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan, tidak seharusnya setiap terjadi kesalah paham pemerintah menunggu demonstrasi baru konfirmasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa ini pemerintah lebih memahami isi hati rakyat dan mau lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dari segi masyarakat, dapat diambil pembelajaran bahwa apa yang beredar di media sosial belum tentu pasti kebenarannya. Alangkah baiknya menggunakan media sosial dengan bijak, mengolah informasi yang didapat dengan mencari tahu kebenarannya. Jangan mudah tersulut emosi dan bertindak tidak rasional, tidak salah berpendapat dan menyuarakan keadilan tapi sebelum itu harus tahu apakah sudah tepat dimana pendapat dan suara itu dilontarkan. Sekali lagi cari tahu kebenarannya baru bersuara
BalasHapusNama : Tridian Octaviana Nur Indra
Kelas : 12 IPS 2
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU: DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan di gedung DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat.Namun undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.Rangkaian unjuk rasa yang menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut.
2. ARGUMENT: Bahwa dalam rapat paripurna DPR RI ini masih belum maksimal dalam menyampaikan ataupun bersosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak polemik dalam pandangan sebagian besar masyarakat.Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Hal ini menimbulkan aksi demonstrasi unjuk rasa untuk penolakan dalam UU cipta kerja yang terjadi diberbagai daerah Indonesia, banyak mengganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja dan menyebabkan lingkungan yang tidak baik termasuk dalam point -point undang-undang tertentu yang dianggap banyak yang dirugikan sedangkan kalangan investor ataupun kalangan atas dapat mendapatkan keuntungan.Dpr dipercaya atau sebagai dewan perwakilan rakyat yang harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya namun banyak yang beranggapan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya.Apalagi ada hal yang menonjol dalam rapat paripurna tentang pembahasan UU cipta kerja yaitu salah satu partai Demokrat yang sedang berbicara namun dimatikan mic nya yang membuat banyak orang beranggapan bahwa itu membungkam suatu pendapat.Lalu kemudian yang seharusnya dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 namun sidang paripurna Dpr RI dipercepat.Dari Berbagai fraksi partai menyetujui tetapi 2 partai fraksi PKS dan Demokrat menolaknya.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih terjadi seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 ini untuk menghasilkan Indonesia terbebas dari covid 19 baru kemudian mengadakan kinerja yang baik terhadap kalangan manapun,diharapkan tidak terjadi polemik dan diterima banyak oleh semua masyarakat Indonesia.
3. PENEGASAN :Jadi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadikan banyak polemik dan masih kurang diterima oleh banyak orang,yang menimbulkan banyak aksi demonstrasi atas penolakan RUU Cipta Kerja disebagian besar wilayah Indonesia.Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 baru kemudian mengadakan kinerja yang baik terhadap kalangan manapun,diharapkan juga tidak terjadi polemik dan diterima banyak oleh semua masyarakat Indonesia.
Nama:Meita Vilda Yuanda
BalasHapusKelas:XII MIPA 2
No.Absen:18
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1.PENGENALAN ISU
DPR RI melaksanakan sidang Paripurna pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilaksanakan di gedung DPR RI pada 5 Oktober 2020.Tujuan menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan investasi asing dalam negeri tanpa mengurangi persyaratan peraturan izin usaha.Memiliki panjang 905 halaman mencangkup banyak sektor,Undanga-Undang Cipta Kerja menuai kritik yang menghawatirkan hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia mengurangi perlindungan lingkungan.Banyak rangkaian demo untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
2.ARGUMEN
Dalam rapat paripurna DPR RI belum maksimal menyampaikan kepada masyarakat sehingga banyak perdebatan dan banyak yang belum memahami.Undang-Undang Cipta Kerja membuat para mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi.DPR yang dipercaya sebagai wakil rakyat menjadi seolah sebaliknya.Dalam rapat paripurna tentang pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja salah satu partai Demokrat yang sedang berbicara namun dimatikan micnya yang membuat banyak masyarakat beranggapan membungkam suatu pendapat.Sidang paripurna DPR dipercepat karena adanya situasi COVID-19 yang diusahakan tidak banyak berkumpul untuk memutus rantai penyebaran.
3.PENEGASAN
Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadikan masyarakat belum menerima akhirnya dalam pandemi covid-19 membuat demonstrasi yang mengumpulkan banyak mahasiswa.Pemerintahan DPR RI harus lebih detail dalam membuat perundang-undangan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Sebelum mengesahkan harus mengevaluasi apakah Undang-Undang sudah bisa di sah kan atau belum.Namun dalam kondisi seperti ini pemerintah harus lebih fokus dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.
Nama:Linda Nur Ayati
BalasHapusKelas:12 Ips 4
No. Absen:19
1. PENGENALAN ISU : Pada tanggal 5 Oktober 2020 dilaksanakannya sidang paripurna oleh DPR RI yang membahas tentang disahkannya rancangan Undang- Undang Cipta kerja. Sebagaimana tugas DPR dalam fungsi legislatif yaitu mengesahkan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, RUU yang ditetapkan oleh DPR itu menuai konflik karena banyak masyarakat terutama kaum buruh dan petani menolak keras disahkannya RUU Cipta kerja. Sehingga pengesahan RUU Cipta kerja menjadi UU yang menyisakkan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat turut mewarnai jalannya sidang paripurna saat itu.
2. ARGUMENTASI : Pengesahan RUU Cipta kerja menyebabkan berbagai penolakan publik, RUU Cipta kerja dinilai tidak sesuai dengan amalan Pancasila. Perdebatan dalam sidang paripurna RUU Cipta kerja pun terjadi hingga Fraksi Partai Demokrat walk out dari ruang sidang. RUU Cipta kerja dianggap lebih mementingkan kelas atas atau investor sehingga kelas bawah atau buruh merasa dirugikan. Omnibus Law RUU Cipta kerja memberikan ruang bagi para pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batas waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon dan cuti, serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya. Karena ini, para mahasiswa buruh dan berbagai golongan masyarakat lain mengadakan demonstrasi atas RUU Cipta kerja dengan mosi tidak percaya.
3. PENEGASAN : Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam pembuatan RUU, dan pemerintah seharusnya dapat menampung pendapat dan aspirasi dari rakyat mengenai perubahan tersebut. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang paling dapat merasakan utamanya adalah para masyarakat kecil.
BalasHapusNama : Inka Nafisah Fitri
Kelas : 12 ips 4
PENEGASAN RUU CIPTA KERJA
1.PENGENALAN ISU
pelaksanaan Sidang Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2020 yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dilakukan. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa poin-poin RUU cipta kerja, karena dianggap merugikan masyarakat terutama kaum buruh.
2.ARGUMENTASI
Pro dan kontra terkait pengesahan RUU ini masih terus bertambah. Beragam penolakan, mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di sebagian wilayah dilakukan. Demonstrasi di sejumlah tempat ada yang berakhir rusuh, terjadi setelah DPR mengesahkan UU. Disisi lain, sejumlah organisasi yang turun ke jalan, termasuk buruh dan mahasiswa menuntut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah sebelum UU ditetapkan. Demonstrasi didepan gedung DPR masing-masing daerah dengan mosi tidak percaya, untuk menuntut agar Omnimbus Law Cipta Kerja di cabut.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga menolak penetapan RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada pengambilan keputusan tingkat I, Sabtu malam.
FPKS menyebut substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.
RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga ditolak oleh jutaan buruh di Indonesia karena dianggap akan merugikan para buruh.
3. PENEGASAN : Pengesahan RUU Omnibus Law memang benar-benar mengakibatkan munculnya masalah baru di tengah pandemi covid-19. Belum tuntas dalam menangani kasus covid-19, malah membuat keputusan baru yang mengakibatkan rakyat resah. Ditambah dengan tanggapan rakyat dengan melakukan demo juga menimbulkan kerugian karena rusaknya infrastruktur pemerintah.
Nama : Nadia Wulandari
BalasHapusKelas : XII IPS 2
Pengesahan RUU Cipta Kerja
1. PENGENALAN ISU : DPR RI mengadakan Sidang Paripurba. Pengesahan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang berakibat pasal kontroversial.
2. ARGUMENT : Bahwa dalam rapat paripurna DPR RI ini masih belum maksimal dalam menyampaikan ataupun bersosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak polemik dalam pandangan sebagian besar masyarakat.Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Hal ini menimbulkan aksi demonstrasi unjuk rasa untuk penolakan dalam UU cipta kerja yang terjadi diberbagai daerah Indonesia, banyak mengganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja dan menyebabkan lingkungan yang tidak baik.
3. PENEGASAN : Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadikan banyak polemik dan masih kurang diterima oleh banyak orang,yang menimbulkan banyak aksi demonstrasi atas penolakan RUU Cipta Kerja disebagian besar wilayah Indonesia.
Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 .
Nama : Tinta Eka Romadhona
BalasHapusKelas : XII IPS 3
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU: DPR RI melaksanakan sidang paripurna tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.Dewan Perwakilan Rakyat / DPR dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat.Namun undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.
2. ARGUMENT: Pembahasan dalam UU cipta kerja yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu mendapatkan respon kurang baik dari banyak orang termasuk para mahasiswa-mahasiswi, kalangan bawah,para pekerja maupun buruh.Hal ini menimbulkan aksi demonstrasi unjuk rasa untuk penolakan dalam UU cipta kerja yang terjadi diberbagai daerah Indonesia, banyak mengganggap bahwa undang-undang tersebut sangat merugikan para pekerja dan menyebabkan lingkungan yang tidak baik termasuk dalam point -point undang-undang tertentu yang dianggap banyak yang dirugikan sedangkan kalangan investor ataupun kalangan atas dapat mendapatkan keuntungan.Dpr dipercaya atau sebagai dewan perwakilan rakyat yang harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya namun banyak yang beranggapan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya.Apalagi ada hal yang menonjol dalam rapat paripurna tentang pembahasan UU cipta kerja yaitu salah satu partai Demokrat yang sedang berbicara namun dimatikan mic nya yang membuat banyak orang beranggapan bahwa itu membungkam suatu pendapat.
3. PENEGASAN :Jadi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadikan banyak polemik dan masih kurang diterima oleh banyak orang,yang menimbulkan banyak aksi demonstrasi atas penolakan RUU Cipta Kerja disebagian besar wilayah Indonesia.
Nama : Komarudin
BalasHapusKelas : XII.IPS.3
Absen : 16
Mapel : Bahasa Indonesia
TEKS EDITORIAL Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja: Dipercepat-Walk Out Demokrat.
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMEN
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat. Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha. Dengan demikian, risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.
Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen- 6 persen.
Nama : Ari Kusweningsih
BalasHapusKelas : 12 IPS 1
Absen : 05
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
1. PENGENALAN ISU
DPR bersama jajaran pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. kesepakatan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang menyebabkan banyak polemik publik.
2. ARGUMENT
RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih sehingga iklim investasi menjadi lebih baik.Dalam konteks ini, sejumlah regulasi yang dianggap menghambat investasi seperti UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian nasional saat ini.Seperti diketahui, meski memiliki sejumlah kelemahan, namun substansi ketenagakerjaan dalam ketiga UU tersebut dianggap masih lebih baik dibanding usulan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, aspek perlindungan tenaga kerja dalam ketiga UU tersebut dianggap sebagai penghambat investasi dan perluasan tenaga kerja. Dengan kata lain, melambatnya laju investasi dan pertumbuhan lapangan kerja ditengarai karena pasar tenaga kerja dalam negeri yang kurang fleksibel. Konsekuensinya, informalisasi pasar tenaga kerja dianggap sebagai solusi permanen untuk mendongkrak investasi dan perluasan lapangan kerja. Padahal, dominasi pekerja sektor informal dalam pasar tenaga kerja terus meningkat dari waktu ke waktu.
3. PENEGASAN : Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadikan banyak polemik dan masih kurang diterima oleh banyak orang,yang menimbulkan banyak aksi demonstrasi atas penolakan RUU Cipta Kerja disebagian besar wilayah Indonesia.
Pemerintah dan DPR RI seharusnya lebih mendalam dan detail dalam membuat perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua orang dan memiliki keuntungan dimasing-masing orang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Mengevaluasi secara keseluruhan Perundang-undangan sebelum dalam pengesahan atau sebelum pembuatan perundang-undangan.Disisi lain disituasi seperti ini dalam pandemi covid 19 yang masih melonjak tinggi dan belum kondusif.Pemerintah seharusnya untuk lebih memfokuskan terhadap memutuskan rantai penyebaran covid 19 .
Nama : Komarudin
BalasHapusKelas : XII.IPS.3
Absen : 16
Mapel : Bahasa Indonesia
TEKS EDITORIAL Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja: Dipercepat-Walk Out Demokrat.
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMEN
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat. Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha. Dengan demikian, risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.
Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen- 6 persen
Nama : ade rahmat ibrahim
BalasHapusNo : 02
1. PENGENALAN ISU
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
2. ARGUMEN
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna. Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020. Demokrat – PKS tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja juga diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat. Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
3. PENEGASAN ULANG
Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka peluang bagi para wirausaha. Dengan demikian, risiko terhadap ekonomi dapat terjamin.
Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam omnibus law, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 5,7 persen- 6 persen
BalasHapusNama : Mustriani
Kelas : XII MIPA 1
Struktur editorial
1) pengenalan isu:
Sekarang ini keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja,karna dampak dari pengesahan RUU cipta kerja 5 oktober lalu, keadaan ini disebabkan adanya beberapa pihak yang merasa RUU tersebut masih belum maksimal,sehingga memancing Kahayalak publik yang merasa bahwa hal ini masih belum benar mengadakan demo,yang didalamnya banyak pihak terlibat,seperti buruh dan mahasiswa.
2) Argumen:
Masyarakat banyak yang merasa bahwa RUU ini hanya memproritaskan para investor daripada para pekerja atau buruhnya , walaupun RUU ini baik namun masih dirasa belum sempurna dan masih harus banyak resvisi sebelum disahkan,namun malah anggota DPR mengesankan yang terkesan terburu-buru,selain itu yang memicu api dihati para rakyat yaitu saat seorang anggota DPR sedang berusaha untuk berargumen malahan oleh salah satu anggota lainya yang diduga adalah sang ketua DPR dengan tega memute mic seorang anggota yang ingin berargumen , sehingga banyak orang yang berdemo atas nasib buruh serta menyayangkan sikap mereka yang terkesan tidak mau mendengarkan suara rakyat.
3) Penegasan:
RUU ini sangat terkesan terburu-buru dan tersembunyi,yang seharusnya hal seperti ini terbuka dan didalam keadaan pandemi ini mengapa pemerintah tidak fokus terlebih dahulu pada kasus virus covid-19 yang berada di Indonesia terlalu lama,yang dimana dinegara lain sudah mulai mereda malah di Indonesia ini tidak ada hentinya
Nama: Yusuf Rohmatika
BalasHapusKelas: XII IPS 3
Pendidikan Karakter Untuk Membangun Peradaban Bangsa
Pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia, karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun Negara yang maju. Tapi selain itu karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang.
Proses pendidikan di sekolah masih banyak yang mementingkan aspek kognitifnya ketimbang psikomotoriknya, masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya asal mengajar saja agar terlihat formalitasnya, tanpa mengajarkan bagaimana etika-etika yang baik yang harus dilakukan.
Di dalam buku tentang Kecerdasan Ganda (Multiple Intelligences), Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal inilah maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter (character education).
Banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak – anak penerus bangsa, diantaranya adalah kejujuran, yah kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak – anak penerus bangsa karena kejujuran adalah benteng dari semuanya, Demikian juga ada pilarkarakter tentang keadilan, karena seperti yang dapat kita lihat banyak sekali ketidakadilan khususnya di Negara ini. Selain itu harus ditanamkan juga pilarkarakter seperti rasa hormat. Hormat kepada siapapun itu, contohnya adik kelas mempunyai rasa hormat kepada kakak kelasnya, dan kakak kelasnya pun menyayangi adik – adik kelasnya, begitu juga dengan teman seangkatan rasa saling menghargai harus ada dalam diri setiap murid – murid agar terciptanya dunia pendidikan yang tidak ramai akan tawuran.
Sekarang mulai banyak sekolah – sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua, guru –guru ataupun lingkungan tempat hidup.
Mudah – mudahan dengan diterapkannnya pendidikan karakter di sekolah semua potensi kecerdasan anak –anak akan dilandisi oleh karakter – karakter yang dapat membawa mereka menjadi orang – orang yang diharapkan sebagai penerus bangsa. Bebas dari korupsi, ketidakadilan dan lainnya. Dan makin menjadi bangsa yang berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Walaupun mendidik karakter tidak semudah membalikan telapak tangan, oleh karena itu ajarkanlah kepada anak bangsa pendidikan karakter sejak saat ini.